Header Ads

Wakil Menlu Fachir: Open Government Harus Menjadi Nilai Universal

Wakil Menteri Luar Negeri RI Dr. A.M. Fachir wefie di acara penutupan Asia Pacific Leaders’ Forum on Open Government (APLF) di Jakarta (KalderaNews/Kemlu RI)
JAKARTA, KalderaNews.com - “Kerja sama terkait Keterbukaan Pemerintah tidak harus terbatas antar anggota Open Government Partnership, melainkan juga melibatkan negara lainnya sehingga prinsip-prinsip Pemerintah Terbuka menjadi suatu nilai yang dianut secara universal,” tekan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dr. A.M. Fachir pada saat menutup pertemuan Asia Pacific Leaders’ Forum on Open Government (APLF) di Jakarta, pada tanggal 14 Desember 2017.

Pertemuan APLF yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Presiden dan Open Government Partnership (OGP) Support Unit, Washington, DC bertujuan untuk memperkuat kembali kepemimpinan politik untuk pemerintah yang terbuka di kawasan Asia Pasifik serta memfasilitasi kolaborasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan, baik dari sektor publik, privat maupun masyarakat luas, dalam mengimplementasi dan memajukan open government. APLF dibuka oleh Wakil Presiden RI dan dihadiri oleh Wakil Presiden II Afghanistan, Wakil Perdana Menteri Kyrgyzstan serta Pejabat Tingkat Menteri dari sejumlah negara anggota OGP di Asia Pasifik.

Selain itu, pertemuan turut dihadiri oleh sekitar 750 peserta yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Pusat dan Daerah, Masyarakat Sipil, Media, Akademisi, Sektor Privat dan pemangku kepentingan lainnya di kawasan. Pada pidato penutupnya, Wakil Menteri Luar Negeri turut menyampaikan harapannya aga kiranya para peserta APLF terus bekerja sama dalam memajukan prinsip pemerintahan terbuka, termasuk melalui mekanisme Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular. Selain itu, Pemerintahan Terbuka juga harus dapat digunakan sebagai landasan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia sendiri selama ini telah mengembangkan berbagai inovasi di bidang open government, termasuk Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), Kebijakan Satu Peta Nasional serta Inisiatif Satu Data. Penyelenggaraan APLF semakin memperkuat kepemimpinan dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam memajukan nilai-nilai pemerintahan terbuka di kawasan sehingga dapat tercipta suatu pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, demokratis dan terpercaya. (JS)

* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.