Header Ads

Ini Isi Curhatan Komnas HAM pada Komisaris Tinggi HAM PBB

Komisaris Tinggi HAM PBB Zaid Ra’ad Al Hussein dan rombongan di Gedung Komnas HAM Lantai 2, Senin, 5 Februari 2018 lalu (KalderaNews/Komnas HAM)
JAKARTA, KalderaNews.com - Dalam kunjungannya ke Indonesina, Komisaris Tinggi HAM PBB Zaid Ra’ad Al Hussein dan rombongan secara khusus mengunjungi Komnas HAM, Senin, 5 Februari 2018 lalu. Dalam kunjungannya tersebut digelar pertemuan yang bersifat tertutup di Gedung Komnas HAM Lantai 2 dengan agenda mendiskusikan situasi HAM di Indonesia dan sejumlah isu HAM strategis lainnya.

Ketua KOMNAS HAM Ahmad Taufan Damanik menegaskan isu-isu strategis yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut yaitu kondisi terkini kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, maraknya kasus dan konflik agraria selama beberapa tahun terakhir, terutama akibat intensitas pembangunan infrastruktur dan investasi di Indonesia, isu ekstremisme dan praktik kekerasan yang ditimbulkannya serta penguatan kelembagaan Komnas HAM beserta kondisi-kondisi yang melingkupinya pada momentum 25 (dua puluh lima) tahun usia Komnas HAM.

"Terdapat pernyataannya (red. Komisaris Tinggi HAM PBB HE Zaid Ra’ad Al Hussein), apakah kami masih optimis atau yakin mendorong pemenuhan HAM di Indonesia dengan beratnya persoalan yang harus dihadapi. Kami jawab, karena kami yakin maka kami terima tanggungjawab ini. Komisaris menyampaikan bahwa ini adalah jawaban yang membanggakan karena seberat apapun masalah, apabila ada keyakinan, pasti dapat diselesaikan."

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Choirul Anam menambahkan selain isu-isu tersebut, terdapat 2 (dua) isu HAM lain yang menjadi pokok pembahasan yaitu reformasi hukum dan isu HAM di Papua (termasuk Papua Barat).

"Terkait reformasi hukum, Komnas HAM saat ini tengah mengawal proses akhir RKUHP agar lebih memberikan penghargaan terhadap nilai-nilai dan perspektif HAM. Hal ini menjadi bagian dari materi yang disampaikan kepada Komisaris Tinggi HAM PBB dan ia telah menyatakan concern-nya dan akan menyampaikannya kepada Pemerintah Indonesia," tandasnya.

Pertemuan tertutup dengan Komisaris Tinggi HAM PBB Zaid Ra’ad Al Hussein dan rombongan di Gedung Komnas HAM Lantai 2, Senin, 5 Februari 2018 lalu (KalderaNews/Komnas HAM)
Ia menambahkan pertemuan Zaid Ra’ad Al Hussein dengan NHRI dan sejumlah stakeholder civil society adalah dalam rangka mengumpulkan bahan yang dibutuhkan dalam rangka melakukan komunikasi atau berdialog dengan Pemerintah Indonesia.

"Hasil pembicaraan diplomatik antara kedua belah pihak ini akan bersifat mengikat dan sepertinya tidak akan ada rekomendasi tertulis atau catatan hasil kunjungan untuk disampaikan kepada publik karena bersifat terbatas. Pemerintah Indonesia memang harus membuktikan asumsi awal bahwa Indonesia adalah lebih baik dari negara-negara kawasan."

Ia menambahkan terbata-batanya kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu, tidak lantas membuat Komnas HAM tidak optimis sepanjang adanya dukungan publik. Komnas HAM telah menyelesaikan tugasnya, saat ini menjadi ranah kewenangan pihak Kejaksaan.

"Apanya maunya Jaksa akan kami penuhi. Dalam 1 (satu) bulan ini kami sedang berpikir keras untuk memikirkan alternatif-alternatif penyelesaian masalah. Kami mengusulkan adanya Tim Penyidik Bersama yang beranggotakan Tim Komnas HAM dan Kejaksaan."

Koordinator Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Beka Ulung Hapsara menambahkan Komnas HAM juga menyampaikan meningkatnya resistensi terhadap transgender di Indonesia.

"Kondisi ini antara lain disebabkan oleh kebijakan yang diskriminatif, tumbuh dan berkembangnya organisasi keagamaan yang konservatif dan mengedepankan kekerasan dan penggunaan isu-isu sensitif (berbau agama) dalam perpolitikan di Indonesia. Pada kesempatan itu juga disampaikan sejumlah kasus kekerasan atas nama agama." (JS)


* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.