Header Ads

IWO Lampung: Masyarakat Masih "Buta" Hak Jawab dan Hak Koreksi

Sekretaris PW IWO Provinsi Lampung, Zulhaidir (KalderaNews/Ist)
LAMPUNG, KalderaNews.com - Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Lampung menyesalkan langkah Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, berinisial Df, yang tiba-tiba melaporkan jurnalis media online berinisial AS, ke Polres Lampung Selatan pada Jumat, 9 Maret 2018.

“Siapa pun itu harusnya menghormati dan menjunjungi tinggi kemerdekaan pers, jangan sampai terindikasi melemahkan kemerdekan itu sendiri, dengan cara melaporkan wartawan ke polisi,” terang Zulhaidir dalam keterangannya pada KalderaNews, Sabtu, 10 Maret 2018.

Menurut Sekretaris PW IWO Provinsi Lampung, Zulhaidir ketentuan Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers menegaskan penggunaan hak jawab dan hak koreksi bagi orang yang keberatan terhadap suatu pemberitaan. Sayangnya, masyarakat masih belum banyak yang tahu akan dua hal ini.

Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

“Guna menghindari kesan dugaan melakukan tindak kriminalisasi terhadap jurnalis, seharusnya jika dirugikan dengan berita di salah satu media kan dapat mengunakan hak jawab dan hak koreksi, jika masih tidak dimuat dengan media tersebut baru dapat melaporkan ke Dewan Pers,” bebernya.

Untuk diketahui AS dilaporkan ke Polisi dengan No. B-230/III/2018/SPKT, dengan tuduhan pencemaran nama baik di Media Sosial. Dirinya dianggap telah menyebarkan berita fitnah dan Hoax, karena telah memuat pemberitaan dengan judul “Mobil Dinas Pemkab Lamsel Dibuat Pakai Mesum”. (JS)


* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu.


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.