Prihatin, Anak TKI Ternyata Dilarang Belajar di Sekolah Kebangsaan Malaysia




Prihatin, Anak TKI Ternyata Dilarang Belajar di Sekolah Kebangsaan Malaysia
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy berbicara dengan anak-anak usia sekolah di Tawau saat melakukan kunjungan ke beberapa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau Community Learning Center (CLC) di Tawau, Malaysia, Kamis, 24 Januari 2019 (KalderaNews/Kemendikbud)

SABAH, KalderaNews.com – Pemenuhan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di wilayah Sabah, Malaysia ternyata masih mengalami sejumlah hambatan. Pada tataran kebijakan, terdapat larangan bagi anak-anak pekerja asing untuk mengikuti kegiatan belajar di Sekolah Kebangsaan Malaysia.

Sebagai akibatnya, sekolah-sekolah swasta menjadi alternatif terakhir dengan biaya pendidikan yang semakin tidak terjangkau bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang hendak menyekolahkan anak-anaknya.

Untuk itu, pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau Community Learning Center (CLC) di ladang-ladang kelapa sawit merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan pelayanan pendidikan di Tawau, Sabah, Malaysia.

Mengingat sebagian besar TKI di Tawau bekerja sebagai petani di ladang kelapa sawit maupun ladang coklat yang tidak memiliki surat izin tinggal resmi sehingga hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak-anak TKI tidak terpenuhi.

Minimnya nilai pendidikan di kalangan para TKI perkebunan Malaysia pun menjadi faktor pemicu hambatan pemenuhan pendidikan bagi anak-anak WNI yang berusia sekolah. Sebagai orang tua, para TKI memilih untuk membawa anak mereka ke ladang untuk membantu bekerja dibandingkan harus mengenyam pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy saat melakukan kunjungan ke Tawau, Malaysia, mengajak para TKI yang juga sebagai orang tua untuk mengirimkan anaknya ke sekolah.

“Semua anak Indonesia di sini punya hak pendidikan yang sama. Saya mohon kalau ada anak usia sekolah belum mau masuk pendidikan, saya mohon untuk diimbau agar ikut belajar. Kita punya tanggung jawab memberikan pendidikan yang layak dan ini tanggung jawab kita semua. Tentunya tidak bisa pemerintah saja, dukungan orang tua dan pemimpin perusahaan untuk mengurus fasilitas pendidikan,” tegas Mendikbud. (JS)

* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu.




Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*