Ini Alasan Urusan Guru Besar Sebaiknya Dimandatkan ke PTN BH




Rektor Universitas Diponegoro, Yos Johan Utama
Rektor Universitas Diponegoro, Yos Johan Utama (KalderaNews/Ristekdikti)

SEMARANG, KalderaNews.com – Rektor Universitas Diponegoro, Yos Johan Utama mengusulkan kepada Menristekdikti agar pengurusan terkait Guru Besar bisa dilakukan otonom di masing-masing perguruan tinggi.

“Berikan kami mandat kemandirian dalam mengatur Guru Besar, atau paling tidak Lektor Kepala. Ini akan mengurangi beban di pusat,” kata Yos di Sidang Komisi C Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MSA PTN-BH) di Semarang, Jawa Tengah, Senin, 1 April 2019.

Harapan tersebut disampaikannya di acara yang dihadiri Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir.

BACA JUGA:

Hal senada disampaikan oleh Ketua Majelis Senat Akademik PTN BH Priyo Suprobo. Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ini berharap rumusan kebijakan yang dihasilkan dapat menjadi bahan kebijakan Kemenristekdikti.

“Kami usulkan kenaikan jabatan Guru Besar dilakukan oleh PTN BH. Hal ini didasari atas kebebasan otonom akademik yang diberikan pada 11 PTN BH,” ujarnya.

Sidang Komisi MSA PTN-BH ini sendiri juga dihadiri Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Na’im, Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Ali Ghufron Mukti, Kepala LLDIKTI VI Dwi Yuwono Puji Sugiharto, para delegasi Senat Akademik PTN BH, dan para tamu undangan. (ML)

* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*