Bali, Bukan Provinsi Bebas Korupsi




DENPASAR, KalderaNews.com – Persoalan korupsi kini tidak lagi hanya melibatkan mereka yang berusia tua. Fakta menunjukkan bahwa korupsi telah menjangkit mereka yang berusia muda.

Pergeseran pelaku korupsi tersebut menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlihat dari kasus yang ditangani. Dalam catatan KPK selama 2003-2016 tak kurang dari 71 orang pelaku korupsi masih berusia muda dengan rentang usia 31-40 tahun.

“Kondisi tersebut menjadi anomali saat harapan diberikan kepada generasi muda untuk mendukung pemberantasan korupsi,” sebut Nisa Rizkiah dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

BACA JUGA:

Dengan kata lain upaya melahirkan generasi baru antikorupsi, menjadi penting untuk dilakukan agar melawan korupsi terus berjalan dan generasi masa depan bisa terselamatkan.

Tidak hanya dari sisi usia pelaku, kasus-kasus korupsi kini juga makin banyak menyebar ke daerah-daerah maupun berbagai jabatan, termasuk di Bali. Dalam catatan ICW, Bali termasuk salah satu provinsi dengan rekam kasus-kasus korupsi.

Di antaranya adalah kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan mantan Wakil Gubernur Provinsi Bali I Ketut Sudikerta. Selain itu, ada pula kasus korupsi yang dilakukan oleh PNS anggota staf UPT PBB, I Ketut Suryana, di Kecamatan Selamadeg Timur, Tabanan.

Sebagai daerah pariwisata, Bali juga rentan menjadi lokasi pencucian uang (money laundery) hasil korupsi. Hal ini terlihat dari terungkapnya aset-aset milik terpidana kasus korupsi, seperti Tubagus Chaeri Wardana, Angelina Sondakh, Fuad Amien, dan lain-lain di berbagai lokasi di Bali.

Melihat beberapa alasan di atas maka perlu anak muda Bali untuk mengikuti kegiatan Sekolah Antikorupsi (SAKTI) yang akan dilakukan di Bali dan berkolaborasi dengan BaleBengong, media jurnalisme warga pada 19-23 Agustus 2019.

Nantinya peserta terpilih yang mengikuti kegiatan SAKTI Pemuda Bali 2019 akan mendapatkan materi terkait antikorupsi, demokrasi, dana desa, dan lainnya. Selain itu, akan mendapat kesempatan membuat program antikorupsi di Provinsi Bali. Tidak hanya itu, peserta terpilih akan mendapatkan kesempatan berjejaring lebih luas.

“Peserta terpilih nantinya juga diharapkan bisa melakukan advokasi terhadap pelayanan publik dan melakukan pengawasan terhadap dana desa,” kata Iin Valentine dari BaleBengong. (JS)

* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu.




Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*