Buta Aksara Turun Jadi 1,78 Persen Pakai Data Lama, Daerah 3T Masih Memprihatinkan

Pengentasan Buta Aksara
Upaya konkret pengentasan buta aksara (KalderaNews/Ist)

JAKARTA, KalderaNews.com – Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS tahun 2019 menemukan jumlah penduduk buta aksara telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Persentase buta aksara tahun 2011 sebanyak 4,63 persen dan pada tahun 2019 turun menjadi 1,78 persen.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud, Jumeri menegaskan dengan data tahun lalu itu kembali mengklaim penurunan ini berkat berbagai strategi yang inovatif dan menjawab kebutuhan belajar masyarakat.

Diakuinya jelang Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) yang ditetapkan UNESCO tiap 8 September bertema “Literacy Teaching and Learning in The COVID-19 Crisis and Beyond with a Particular Focus on The Role of Educators and Changing Pedagogies”, tema di Indonesia lebih kontekstual menjadi “Pembelajaran Literasi di Masa Pandemi COVID-19, Momentum Perubahan Paradigma Pendidikan”.

BACA JUGA:

Diketahui, buta aksara fungsional adalah sebutan yang digunakan untuk menjelaskan kemampuan membaca dan menulis yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini sama dengan buta aksara dalam arti terbatas, yang berarti ketidakmampuan untuk membaca atau menulis kalimat sederhana dalam bahasa apapun.

Lawan kata buta huruf atau tuna aksara adalah melek aksara (juga disebut dengan melek huruf) adalah kemampuan membaca dan menulis. Definisi Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO), melek aksara adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi.

Menurut Jumeri, strategi penuntasan buta aksara beberapa tahun terakhir difokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) karena daerah tersebut sulit dijangkau terutama di masa pandemi.

Jumeri lantas berharap, masa krisis ini menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk menunjukkan keberpihakannya terhadap peningkatan literasi.

“Daerah 3T adalah bagian dari NKRI yang harus diperjuangkan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menyukseskan pemberantasan buta aksara di Indonesia,” imbuhnya.

Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbud, Samto menambahkan penuntasan buta aksara adalah amanah pendidikan yang harus terus diperjuangkan, terlebih di masa krisis akibat pandemi COVID-19.

“Marilah kita sejenak memikirkan saudara-saudara kita yang tertinggal, kita berikan mereka kesempatan untuk mengakses informasi. Berikan mereka peluang untuk berkembang,” tandas Samto.

* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu




Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*