Kasus BUMN Ini Lebih Besar dari Kasus E-KTP

Diskusi “BUMN Dalam Lingkaran Oligarki” digelar Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya Jakarta, Kamis, 8 Maret 2017 (KalderaNews/Ist)

JAKARTA, KalderaNews.com – Kaprodi Ekonomi Pembangunan Unika Atma Jaya, Yohanes Berchman Suhartoko menilai upaya holding BUMN dalam tataran monopoli jika mengikuti paradigma para pemikir Chicago bukanlah sesuatu hal yang harus dikhawatirkan karena selain bersifat temporal, monopoli tersebut timbul karena proses produksi yang memang lebih efisien.

“Nah kenapa justru BUMN yang monopoli yang rugi? Itu pasti ada sesuatu. Tetapi menariknya jika kita melihat industri perbankan di Indonesia justru sangat oligopoli yang beresiko ketika ada persoalan ekonomi. Meski demikian, saya melihat holding BUMN untuk bersaing di tingkat global merupakan hal yang baik asal dikelola dengan baik,” ujarnya dalam diskusi “BUMN Dalam Lingkaran Oligarki” yang digelar Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya Jakarta, Kamis, 8 Maret 2017.

Sementara itu, Akbar Aziz, Perwakilan Federasi Buruh Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Lampung menuturkan pengelolaan BUMN masih carut-marut, tidak memperjuangkan nasib pekerja dan hanya menguntungkan segelintir pihak ketika dilakukan pengembangan anak usaha.

“Salah satu bukti adalah pemeriksaan BPK terhadap Jakarta International Container Terminal maupun Terminal Peti Kelas Pelabuhan Koja ditemukan kerugian yang nilainya jika digabungkan lebih besar dari kasus E-KTP. Hal tersebut justru lepas dari perhatian,” paparnya. (FA)

* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu.