Guru Besar UGM Cornelis Lay Meninggal Dunia

Cornelis Lay (Tribunnews)

JAKARTA, KalderaNews.com — Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Cornelis Lay, meninggal dunia pada hari Rabu 5 Agustus pukul 04:00 di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta.

Informasi tentang meninggalnya pria kelahiran 6 September 1959 itu disampaikan antara lain oleh politisi PDI Perjuangan, Eva Sundari lewat akun Twitter.

Cornelis Lay lahir di Kupang, 6 September 1959. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1987 di Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM.

Ia dikenal sebagai salah seorang intelektual yang produktif dan memiliki pengaruh di dunia politik dan pemerintahan. Ia dikenal sebagai penulis pidato Presiden Megawati Soekarnoputri.

BACA JUGA:

Menurut biodatanya yang dibuat oleh prismajurnal.com, Cornelis Lay meraih gelar Master of Arts dari St. Mary’s University, Halifax, Kanada pada tahun 1992. Pada tahun 2015, ia meraih gelar doktor di FISIP UGM setelah mempertahankan disertasi dengan judul Tautan Politik Organisasi Masyarakat Sipil dan Parlemen di Indonesia (Studi Kasus Tautan Politik Dalam Pembuatan UU Pornografi, UU Pemerintahan Aceh dan UU Pertahanan Negara)

Kariernya di kampus UGM antara lain sebagai Peneliti Antar Universitas (PAU) Studi Sosial (1987-1990) dan pernah menjabat Kepala Unit Penelitian FISIPOL UGM dan Pembantu Dekan III Bidang Penelitian dan Kerjasama pada 2008-2010.

Dalam karier di pemerintahan, Cornelis Lay pernah menjabat Kepala Biro Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri, Kantor Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri (2000-2004).

Mantan anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang kemudian tercatat sebagai salah satu anggota Tim Ahli Persatuan Alumni (PA) GMNI ini, dikenal sebagai pengagum Bung Karno.

Sebagai ilmuwan, dia banyak dikenal melalui sejumlah tulisan dan komentarnya di berbagai media massa. Ia menulis banyak makalah, artikel dan buku.

Karya yang ditulis bersama Prof. Dr. Pratikno, dengan judul “From Populism to Democratic Politie, Problems and Challenges in Solo, Indonesia” dimuat dalam buku berjudul “Democratization in the Global South: The Importance of Transformative Politics (2013).

Sejak 2009, tercatat sebagai salah seorang tenaga peneliti pada Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP), UGM. Dia pernah menjadi peneliti tamu di sejumlah perguruan tinggi, seperti Flinders University (1995); Agder College University, Kristian Sand, Norwegia (2001-2002); Massachussetts University, AS (2008); dan KTILV, Belanda (2010).

Ia dikukuhkan sebagai guru besar pada pada 6 Februari 2019 dengan pidato pengukuhan berjudul Jalan Ketiga Peran Intelektual : Konvergensi Kekuasaan dan Kemanusiaan. Pidato pengukuhan itu menuai banyak pujian.

Cornelis menyinggung soal banyaknya pejabat yang gagap dan kemaruk atau serakah saat menempati jabatan tinggi.

“Begitu banyak pelaku politik tergagap menerima kekuasaan dan berakhir dengan perilaku membelakangi akal sehat, menampakkan diri sebagai manusia kemaruk yang gila hormat,” kata Cornelis Lay, dikutip dari tempo.com.

Ia menyinggung banyak pejabat begitu mudah tersinggung saat diundang dan tidak menempati tempat duduk yang dianggap mewakili derajatnya. Ada juga yang bingung mengatur penampilan.

Ada yang perlu mendeklarasikan kehadiran secara rutin di jalanan dengan pengawalan dan suara nguing-nguing voorijder. Bahkan ada yang menjaga jarak dengan sahabat masa lalu dengan protokoler yang panjang.

“Ada yang mendemonstrasikan kepemilikan kekuasaan dengan kawin lagi atau memiliki ‘peliharaan’ dan masih banyak perangai lainnya,” kata Cornelis.

Pada fase lain, para pelaku politik yang sudah menempati jabatan tinggi gagal melewati jebakan. Yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang membuat imparsialitas, sebagai properti khas dari institusi dan jabatan publik, kehilangan jejaknya, bertukar wajah menjadi institusi dan jabatan partisan. Bahkan tidak jarang merosot menjadi properti keluarga dan individual pemegang kekuasaan.

“Saya menyaksikan cukup banyak pelaku politik yang gugur di fase ini,” kata Cornelis Lay ketika itu.

Menurut Cornelis Lay, ilmu politik dan pemerintah kini membeku di satu titik waktu dengan orde baru (Orba) sebagai simpul referensi utamanya. Ilmu politik dan pemerintahan mengalami stagnasi dan secara pasti mulai tunduk pada hukum spiral involusi, terminologi yang diperkenalkan oleh Geertz (1963) yang membuatnya kehilangan relevansi dan orientasi dasarnya sebagai ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan.

“Akibatnya, ilmu-ilmu sosial terutama ilmu politik dan pemerintahan semakin kehilangan kredibilitas dan kapasitas obyektif untuk menuntun ilmu-ilmu yang secara disiplin betul-betul steril dari kemasyarakatan, tetapi memiliki dampak luas, mendalam dan permanen ketika diproyeksikan ke dalam masyarakat. Karenanya, ia membutuhkan kehadiran ilmu-ilmu sosial sebagai pelita kecil yang memberikan penerangan,” kata dia.

* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu.




Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*