7 Prioritas Mendikbud Tahun 2021, Dari Digitalisasi Sekolah Sampai Mengganti UN

Mendikbud Nadiem Makarim. (Dok. Kemendikbud)
Mendikbud Nadiem Makarim. (Dok. Kemendikbud)
Sharing for Empowerment

JAKARTA, KalderaNews.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyampaikan tujuh program prioritas pada 2021 nanti. Semua program itu, kata Nadiem, untuk memberikan kemerdekaan bagi murid, guru, unit pendidikan, serta ekosistem pendidikan.

BACA JUGA:

Nah, berikut ini 7 program prioritas Mendikbud Nadiem:

Digitalisasi sekolah
Nadiem mengatakan, ini merupakan program untuk kemerdekaan bagi murid mendapatkan informasi dan konten yang setara. Program digitalisasi sekolah ini terdiri atas empat kegiatan, yaitu:

  • Penguatan platform digital dengan anggaran Rp 109,85 miliar
  • Konten pembelajaran di program TVRI dengan anggaran Rp 132 miliar
  • Bahan belajar dan model media pendidikan digital dengan anggaran Rp 74,02 miliar
  • Penyediaan sarana pendidikan (peralatan TIK) dengan anggaran Rp 1,175 triliun.

Anggaran yang cukup besar ini, kata Nadiem, untuk pengadaan unit laptop bagi guru dan siswa menghadapi uji asesmen kompetensi yang direncanakan berlangsung tahun depan.

Pembiayaan Pendidikan
Kemerdekaan akses untuk mendapatkan pendidikan, ujar Nadiem, merupakan hal paling penting. Pada 2021, Kemendikbud telah menganggarkan Rp 27,26 triliun untuk pembiayaan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar Sekolah, tunjangan profesi guru, KIP Kuliah dan pembinaan Sekolah Indonesia Luar Negeri.

Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar Sekolah menyasar 17,9 juta siswa dengan anggaran Rp 9,6 miliar. Sementara KIP Kuliah menyasar 1 juta mahasiswa dengan anggaran Rp 10 miliar. Sementara, Rp 7 miliar dialokasikan bagi tunjangan profesi guru dengan target 363.000 guru.

Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak
Menurut Nadiem, secara substantif ini merupakan program yang terpenting, karena tidak ada yang namanya peningkatan mutu pendidikan tanpa ada peningkatan mutu guru. Program ini terbagi atas empat poin, yaitu:

  • Pertama, sertifikasi guru dan tenaga pendidikan.
  • Kedua, peningkatan kompetensi dan kualifikasi GTK.
  • Ketiga, penjaminan mutu, advokasi daerah dan sekolah.
  • Keempat, pembinaan peserta didik.

“Guru penggerak ini adalah metode identifikasi guru-guru baru, yang akan memastikan bukan hanya guru itu kompeten, tetapi punya kemampuan untuk mementor guru-guru lain. Dan dia punya jiwa kepemimpinan,” ujar Nadiem.

Revitalisasi Pendidikan Vokasi
Kemendikbud juga akan memfasilitasi “pernikahan massal” antara unit pendidikan vokasi dengan industri. Nadiem menjelaskan, yang menjadi fokus utama adalah peningkatan sumber daya manusia, setelah itu baru sarana dan prasarana yang memadai.

Program ini untuk mendukung kemerdekaan bagi SMK dan politeknik untuk membawa pakar-pakar, pelatih, dan guru-guru terbaik dari lingkungan industri. Alokasi program revitalisasi pendidikan vokasi mencapai Rp 5,20 triliun.

Peningkatan kualitas kurikulum dan Asesmen Kompetensi Minimum
Pada 2021, Nadiem resmi mengganti Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter. “Tahun depan, kita akan ke asesmen kompetensi dan survei karakter,” katanya.

Asesmen Kompetensi Minimum, ujar Nadiem, berfokus pada cara mengukur kompetensi dengan standar yang lebih global, seperti kemampuan bernalar, baik di numerasi, literasi, ditambah juga dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga, siswa memiliki kemerdekaan dari diskriminasi yang selama ini banyak terjadi, bahwa yang mampu bimbel yang dapat angka baik. Kemendikbud menganggarkan program kurikulum dan asesmen kompetensi minimum sebesar Rp 1,48 triliun.

Kampus Merdeka
Program Kampus Merdeka menganggarkan dana Rp 4,42 triliun. Dana ini akan mendukung transformasi perguruan tinggi menjadi universitas yang otonom dan akuntabel. Universitas diberikan kemerdekaan untuk menentukan spesialisasi, termasuk meningkatkan sumber daya manusia serta membantu mendapatkan akreditasi tingkat internasional dan berkompetisi di panggung dunia.

Selain itu, mahasiswa juga akan mendapat kesempatan mengembangkan diri dan pengalaman di luar kampus. “Satu atau dua semester di luar kampus, di kampus lain, mengajar di sekolah, proyek sosial di desa, magang di perusahaan, mengambil kursus sertifikasi, semuanya mendapatkan full SKS,” papar Nadiem.

Pemajuan Budaya dan Bahasa
Program ini mendapatkan anggaran Rp 622,6 miliar. Dana ini untuk peningkatan sumber daya manusia dan lembaga kebudayaan, acara kebudayaan dan program publik, penguatan desa dan fasilitas bidang kebudayaan, pengelolaan cagar budaya dan warisan budaya tak benda, layanan kepercayaan dan masyarakat adat, gerakan literasi nasional dan penerjemah, serta uji kemahiran bahasa Indonesia.

Nah, itulah 7 program prioritas Mendikbud pada tahun depan.

* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu.




Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*