19 November, World Toilet Day, Masalah Pengelolaan Limbah Cair Mengancam Jakarta

Ilustrasi: Kegiatan warga di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta Timur. (KalderaNews.com/y.prayogo)
Ilustrasi: Kegiatan warga di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta Timur. (KalderaNews.com/y.prayogo)

JAKARTA, KalderaNews.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan setiap 19 November diperingati sebagai World Toilet Day atau Hari Toilet Sedunia. Hal ini bertujuan untuk menginspirasi usaha mengatasi krisis sanitasi global.

Tahun ini, World Toilet Day mengambil tema Sustainable Sanitation and Climate Change, yang mendorong masyarakat agar memiliki sanitasi yang memadai serta dapat mengatasi bencana alam akibat perubahan iklim yang mempengaruhi kesehatan masyarakat.

BACA JUGA:

Hari Toilet Sedunia ditetapkan World Toilet Organization pada 2001. Namun, penetapan resmi baru dilakukan PBB melalui resolusi “Sanitation for All” pada 24 Juli 2013. Resolusi itu mendesak negara-negara anggota PBB untuk mendorong perubahan sikap dan implementasi kebijakan dalam meningkatkan akses sanitasi, terutama bagi masyarakat miskin, serta menghentikan praktik toilet di ruang terbuka yang sangat berbahaya bagi kesehatan publik.

Kepala Pusat Penelitian LIPI, Herry Yogaswara menjelaskan, Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan serta barometer utama kemajuan ekonomi dan peradaban Indonesia masih memiliki masalah kependudukan terkait sanitasi, terutama pengelolaan limbah cair.

“Jumlah penduduk yang telah dilayani melalui sistem perpipaan dan cakupan wilayah masih sangat rendah, meski angka akses terhadap pengelolaan air limbah sangat tinggi. Hal ini, menjadi tantangan yang dihadapi Jakarta,” katanya.

Herry mengatakan, keterlibatan LIPI selama ini dalam pengelolaan limbah cair, didominasi pengembangan teknologi pada konteks manajemen limbah cair berada di bagian paling hilir. Salah satu yang dikembangkan adalah teknologi toilet pengompos serta pengolahan limbah cair tahu secara anaerobik dengan teknik multi-tahap.

“Maka, selain penelitian dan pengembangan teknologi hilir, studi tentang problem sosial kemasyarakatan dan manajemen kelembagan pada bagian hulu, terutama konteks penataan ruang juga menjadi perhatian LIPI saat ini,” tegasnya.

Sementara, Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan, Rusli Cahyadi mengatakan bahwa pelaksanaan program sanitasi masyarakat di Indonesia harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial. Penetapan sasaran program sanitasi masyarakat di Indonesia mencerminkan pengaplikasian prinsip pembangunan berbasis kebutuhan.

“Masyarakat yang berpenghasilan rendah, tinggal di permukiman padat penduduk serta kondisi lingkungan yang rawan sanitasi dianggap memiliki kebutuhan yang lebih tinggi. Maka, hal tersebut perlu menjadi prioritas dalam pembangunan Sarana Sanitasi berbasis Komunitas (Sanimas),” tegas Rusli. Namun, Rusli menambahkan, masih ada kesulitan untuk menemukan kelompok masyarakat yang mau terlibat dalam program Sanimas.

* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu.




Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*