Atma Jaya Luncurkan Alat Ukur Pemenuhan Hak Ekosob Masyarakat Lokal Oleh Industri Sawit

PTS Harus Tembus Peringkat 500 Besar Dunia
Universitas Katolik Atma Jaya (KalderaNews/JS de Britto)

JAKARTA, KalderaNews.com – Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) dan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (FH UAJ) sebagai lembaga akademik berupaya merumuskan sebuah alat ukur dengan modul penggunaan yang terstandarisasi yang mengacu pada standar internasional dan masukan para ahli untuk mengidentifikasi apakah hak ekosob (Ekonomi, Sosial dan Budaya) masyarakat lokal telah terpenuhi oleh perusahaan sawit.

Tim peneliti yang terdiri dari Asmin Fransiska, Christianty Suwartono, Indro Adinugroho dan Edbert Gani dari Unika Atma Jaya menyusun alat ukur dari berbagai indikator dengan kriteria yang representatif terhadap pemenuhan hak ekosob masyarakat lokal oleh industri sawit.

Kriteria tersebut yang terdiri dari 3 dimensi yaitu hak atas lingkungan hidup, hak ekonomi, dan hak sosial dan budaya yang diterjemahkan ke dalam bentuk pertanyaan yang relevan terhadap kehidupan masyarakat.

BACA JUGA:

Melalui alat ukur ini dapat diraih data yang bisa dijadikan rujukan untuk mengevaluasi secara proporsional perusahaan sawit atau pemerintah daerah terkait.

“Dengan adanya modul dan instrumen ini masyarakat diharapkan tahu haknya dan tahu bagaimana mengadvokasikannya serta menghubungkan dengan pemerintah,” tandas Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara saat menjadi penanggap dalam webinar peluncuran hasil penelitian alat ukur pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya dalam sektor perkebunan yang diselenggarakan oleh FH UAJ dan AJIPP secara online pada Kamis pekan lalu, 16 Desember 2020.

Sementara itu, Irfan Hutagalung dari FISIP UIN Jakarta menambahkan maraknya isu konflik yang terjadi dalam sektor perkebunan berkaitan dengan konflik HAM. Untuk itu dibutuhkan pendekatan yang berorientasikan pemulihan pelanggaran HAM agar tidak terlupakan atau berakhir dengan adanya impunitas.

Advokat bernama Putri Kanesia juga mengakui alat ukur ini diharapkan akan mampu mengukur bentuk keterlibatan masing-masing aktor atas terpenuhinya hak ekosob.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa metode survei yang digunakan baik karena melibatkan karyawan dan non karyawan. Hal ini penting untuk menghindari misinterprestasi saat menjawab.

Stephanus Mulyadi dari Yayasan Merangat pada akhir sesi berharap bahwa instrumen ini dapat mencantumkan hak-hak yang tidak terlihat dan terdampak pada pekerja yang berada di wilayah perkebunan kelapa sawit.

* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*