Guru Non-PNS yang Tersertifikasi Akan Jadi Guru Pengganti Saat Guru-guru PNS Pensiun




Guru di depan kelas
Guru di depan kelas (KalderaNews/Ist)

INDRAMAYU, KalderaNews.com – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi menegaskan pentingnya mengejar ketertinggalan dengan inovasi, kolaborasi, dan desentralisasi.

“Saya sebagai Kadisdik akan menerapkan itu. Kita butuh inovasi karena dengan inovasi, target yang awalnya tercapai dalam waktu lima tahun, bisa terealisasi dalam waktu 2-3 tahun,” ujar Kadisdik saat di Kabupaten Indramayu, Jumat, 5 Maret 2021.

Ia mengakui kalau hanya mengandalkan Anggaran Pendidikan Belanja Daerah (APBD) tidak akan cukup. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi.

BACA JUGA:

Sedangkan desentralisasi, lanjut Kadisdik, seefektif apa pun sebuah manajemen, rentang kendali pihaknya dengan kepala sekolah atau siswa terlalu jauh.

Ia pun fokus pada desentralisasi yang tahun ini sudah dimulai. Rumusnya ada tiga, yaitu inovasi, kolaborasi, dan desentralisasi.

“Saya berharap ini semua bisa dilakukan. Contohnya, saat ini saya desentralisasikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kepada 13 kantor cabang dinas pendidikan wilayah. Setiap kepala cabang dinas menjadi ketua PPDB di wilayahnya. Karena ini bagian dari desentralisasi,” jelas Kadisdik.

Pada 2022, lanjut Kadisdik, akan kehabisan guru. Jadi, guru yang satusnya pegawai negeri sipil (PNS) akan pensiun. Maka, strateginya adalah sertifikasi guru non-PNS untuk menjadi guru pengganti saat guru-guru PNS pensiun.

Strategi kedua, tambah Kadisdik, yaitu membuka Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), selanjutnya adalah diklat Program Profesi Guru (PPG).

* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu!




Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*