Kajian Penyitaan Barang Bukti Tipikor, Ini kata Pakar dari UI, UGM, dan Trisakti




penyitaan barang bukti, kasus asabri jiwasraya
Webinar tentang Asabri - Jiwasraya yang dihadiri oleh akademisi dari UI, UGM, dan Universitas Trisakti (KalderaNews/Lita M.)

JAKARTA, KalderaNews.com – Korupsi memang merupakan musuh segala bangsa. Terlebih bila korupsi dilakukan pada lembaga negara. Penyitaan aset pada kasus korupsi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Penyitaan terhadap suatu benda dapat dilakukan bila benda tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 KUHAP. Dalam penyitaan aset ini masih banyak opini yang salah satunya adalah apakah melanggar HAM.

Webinar kasus Jiwasraya dan Asabri yang diadakan oleh REQnews dengan tajuk “Perilaku Abuse of Power Atas Aset Berkedok Penegakan Hukum” digelar Sabtu, 31 Juli 2021 untuk mengupas kasus penyitaan ini dengan menghadirkan sejumlah akademisi dari perguruan tinggi serta praktisi hukum.

BACA JUGA:

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Agung pada kasus sengketa Jiwasraya dan Asabri dinilai menimbulkan keresahan dari beberapa pihak, yakni kalangan pasar modal, pengusaha, dan asuransi. PT JBU dan Ausransi Wanaartha juga terdampak dengan aset yang disita.

Banyak keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga ke pengadilan tipikor. Ada pendapat yang mengatakan bahwa instrumen dalam praktik penegakan hukum yang dilakukan belum sesuai. Pembahasan mengenai hal ini memicu harus segera diselesaikannya rancangan undang-undang penyitaan.

Pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang sudah saatnya mendapat perhatian dari masyarakat. Namun, proses hukum yang berlangsung haruslah mengikuti kaidah perlindungan terhadap HAM.

Dr. Yenti Ganarsih, SH., MH, Pakar Pencucian Uang dan Dekan Fakultas Hukum dari Universitas Trisakti menyebutkan, “Ada satu kewenangan dari penegak hukum, yakni meminta keterangan terhadap tersangka tentang harta kekayaan dan kekayaan keluarganya.” Pernyataan tersebut diberikan untuk menyikapi adanya isu pelanggaran HAM pada penyitaan harta tersangka kasus korupsi.

Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Krimonologi Indonesia ini juga menyataan bahwa tidak ada abuse of power dalam hal penyitaan kasus Jiwasraya. Yenti menandaskan bahwa terdapat aturan yang berbeda dalam penyitaan untuk kasus tindak pidana korupsi.

Senada dengan Yetni, M. Fatahillah Akbar, SK, LLM, pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada mengungkapkan, “Meskipun kasus Jiwasraya itu diumuman pada 2018 bahwa Jiwasraya gagal bayar, tetapi kasusnya sebenarnya sudah dimulai dari 2008. Seharusnya BUMN berhati-hati dalam melakukan investasi.”

Akbar, panggilan akrab dosen dari Departemen Hukum Pidana UGM itu mengambil contoh kasus Heri Hidayat dalam kasus Jiwasraya. Saat tahun 2008 sebenarnya jIwasraya sudah mengalami unrealized loss atau turun dari harga beli sebesar 117 M  tetapi malah ditambah modalnya 75M.

Aset para terdakwa akhirnya disita dan dalam penyitaan ini ‘menyenggol’ asset perusahaan, misalnya pada penyitaan dua korporasi milik Heru Hidayat.

Dalam webinar tersebut, Palmer Situmorang, SH, MH, Ph.D selaku kuasa hukum nasabah Wanaartha mengungkapkan, “Ada kecenderengan penegakan hukum tidak lagi bisa memilah mana kekayaan tersangka dan mana  yang bukan. Saya mewakili hampir 500 nasabah Wanaartha yang asetnya disita dalam bentuk rekening efek. Yang pertama dilanggar penyidik adalah tidak pernah dilakukan penyitaan dengan pepengetahuan pemilik rekening hanya melalui persetujuan OJK. Padahal hal ini wajib. Hal ini melanggar KUHAP.”

Pemilik aset harus mengetahui agar dapat menggunakan hak hukum pra peradilan, demikian ditandaskannya.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Dr.Eva Achjani Zulfa, SH., MH., memaparkan, “Dalam pasal 45 KUHAP bahwa barang bukti harus dijaga. Pola pikir yang keliru dalam hal penyitaan.”

Saat menutup pemaparannya, Eva Zulfa, panggilan akrab dosen dari UI tersebut mengingatkan prinsip metanorm merupakan hal yang sering dilupakan dalam sebuah kasus. Bila metanorm tidak ditaati akan terjadi kekisruhan dan validitas penerapan norma tidak ada. Hal ini akan berimpact azas legalitas akan terlampaui.”

Acara yang dihadiri oleh sekitar 300 peserta secara daring tersebut juga dihadirkan pakar pasar modal Reza Priambada yang menjelaskan kasus Asabri dan Jiwasraya ini dari sisi pasar modal. Hadir juga Haris Akbar selaku kuasa hukum dari PT TRAM dan PT JBU.

* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu.




Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*