Forum Ekonomi Politik Didik J Rachbini: Diplomasi Indonesia Terkesan Lembek, Terutama dengan Tiongkok




Pembicara dalam Forum Ekonomi Politik Didik J Rachbini. (KalderaNews.com/repro:y.prayogo)
Pembicara dalam Forum Ekonomi Politik Didik J Rachbini. (KalderaNews.com/repro:y.prayogo)

JAKARTA, KalderaNews.com – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini menyatakan bahwa diplomasi Indonesia saat ini terkesan lembek. Hal ini karena Indonesia seperti telah terafiliasi atau menjadi subordinasi secara ekonomi maupun politik ke negara tertentu, terutama Tiongkok.

Demikian disampaikan Prof. Didik dalam diskusi Forum Ekonomi Politik Didik J. Rachbini yang bertajuk “Evaluasi Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi RI: Ekonomi, Pembangunan dan Gender” melalui platform Twitter Space, Selasa, 21 Desember 2021.

BACA JUGA:

“Hal mana sebetulnya afiliasi ekonomi politik seperti ini sangat merugikan Indonesia. Dalam hubungan ekonomi dengan Cina, Indonesia mengalami defisit besar, yang memperlemah ekonomi nasional karena barang impor apa pun masuk Indonesia dengan tak terkendali tanpa kebijakan proteksi,” Prof. Didik.

Prof. Didik pun membandingkan diplomasi Indonesia pada masa Menteri Luar Negeri Ali Alatas, yang sangat kuat dan teguh dalam prinsip bebas aktif. Politik luar negeri Indonesia ketika itu punya peran yang berwibawa dan sangat dihormati, baik di kawasan ASEAN ataupun dunia internasional.

Saat ini, lanjut Prof. Didik, Amerika Serikat (AS) berusaha merebut Indonesia dari pengaruh Cina. Namun, upaya AS menjadi agak sulit karena pengaruh Cina cukup kuat.

“Masalah diplomasi luar negeri Indonesia memang cukup banyak, tetapi muncul hal-hal yang lucu, di mana Cina tiba-tiba memberi peringatan keras kepada Indonesia agar tidak lagi mengeksploitasi minyak laut lepas di Blok Natuna. Padahal, Blok Natuna adalah wilayah kedaulatan Indonesia. Respons Indonesia dalam hal ini pun lemah dan tidak terlihat tegas,” papar Prof. Didik.

Maka, Prof. Didik menegaskan pentingnya melakukan evaluasi politik luar negeri dan diplomasi Indonesia setahun terakhir, terutama dalam isu pembangunan, ekonomi, dan gender.

Sementara, Dr. Atnike Sigiro, dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy mengungkapkan bahwa studi yang membahas perempuan dalam politik luar negeri masih sangat marginal.

Representasi aktor perempuan masih sangat sedikit jika dilihat dari perwakilan Indonesia di negara-negara atau pun lembaga-lembaga internasional atau multilateral.

“Dari sekitar 90 lebih duta besar Indonesia, hanya 15 di antaranya adalah dubes perempuan. Artinya, perempuan yang berhasil meniti jenjang karir di dunia diplomasi masih sangat sedikit. Meskipun Menteri Luar Negeri RI sekarang adalah perempuan,” kata Atnike.

Dalam kerja sama multilateral, seperti ASEAN yang hanya 10 negara, Indonesia semestinya bisa lebih bersuara pada persoalan gender.

“Lagipula ASEAN sudah memiliki ASEAN Commission on The Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) di Sekretariat ASEAN, Jakarta. Tetapi peran lembaga tersebut di ASEAN masih marginal. Padahal di masa pendemi sekarang, perempuan sudah diakui oleh dunia internasional sebagai sosok yang memikul beban lebih banyak di rumah tangga, dari soal pendidikan anak sampai pada urusan lainnya di masa pandemi Covid-19,” papar Atnike.

Atnike pun menyoroti bahwa saat ini ILO sedang mendorong negara-negara anggota ILO agar meratifikasi ketentuan No: 190 Tahun 2019 tentang pelecehan dan kekerasan di dunia kerja.

“Hal itu juga perlu mendapat perhatian dalam politik diplomasi luar negeri Indonesia. Terlebih Indonesia negara yang memiliki banyak pekerja migran perempuan yang sering mengalami kekerasan di luar negeri,” ujar Atnike.

Sedangkan, Ahmad Qisa’i, Ph.D., dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy, menyoroti diplomasi Indonesia dalam hubungan dengan dokumen Sustainable Development Goals (SDGs) dunia, terutama pembiayaan pembangunan, baik yang berasal dari domestik atau pun dunia internasional.

“Meski kebijakan SDGs domestik selalu disampaikan dengan baik di forum internasional, tetapi fakta domestik ihwal isu pembiayaan pembangunan ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan Indonesia,” kata Ahmad Qisa’i.

Ia mengatakan, pada point 16,4 tentang Pemulihan Aset, pada RPJMN jelas disebut soal pemanfaatan pemulihan aset sebagai strategi pencegahan korupsi, tetapi faktanya pada uraian tahun 2022 soal RUU pemulihan asset menjadi hilang.

“Terkesan tidak ada keseriusan pemerintah dalam memanfaatkan instrument domestik ini dalam mengakses sumber daya yang disembunyikan oleh para koruptor di luar negeri,” kata Ahmad Qisa’i.

Dr. Tatok D. Sudiarto, Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina mengungkapkan adanya perbedaan perspektif jika masuk pada pembahasan soal Natuna.

“Cina tidak mengakui UNCLOS 82 tetapi hanya mengakui garis ‘9 dashline’ yang membuat Cina harus bersengketa dengan negara-negara yang berbatasan dengan Laut Natuna Utara,” ujar Tatok.

Tatok mengungkapkan, ada beberapa indikator yang harus dikejar agar diplomasi Indonesia berubah menjadi lebih baik. Ia memisalkan bagaimana Indonesia bisa merebut pasar non tradisional dari negara-negara yang selama ini kurang dihiraukan karena untuk masuk ke sana membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

“Tapi sekarang, Indonesia harus mampu merebut pasar di negara-negara tersebut, terutama untuk produk yang berbasis ekonomi kreatif dan ekonomi digital,” imbuhnya.

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu!




Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*