Orang Tua Siswa SMAN 24 Bandung Protes Ditagih Uang Sumbangan, Begini Kata Kadisdik Jawa Barat




Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Dedi Supandi. (Ist.)
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Dedi Supandi. (Ist.)

BANDUNG, KalderaNews.com – Beberapa orang tua siswa di SMAN 24 Bandung mengeluh atas perlakuan komite sekolah, ketika diminta membayar uang sumbangan.

Mereka merasa dipermalukan, bahkan dibentak dengan nada kasar saat mencoba mempertanyakan transparansi penggunaan uang sumbangan sekolah itu.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Dedi Supandi pun turun tangan.

BACA JUGA:

Ia menjelaskan bahwa komite sekolah merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua siswa, pakar pendidikan hingga tokoh masyarakat yang punya kepedulian dengan sekolah tersebut.

Komite Sekolah, lanjut Dedi Supandi, berfungsi untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah itu yang dilakukan secara sukarela hingga akuntabel.

“Dengan fungsi tersebut, komite diperbolehkan melakukan tugasnya dengan cara kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan sekolah. Maka, di situlah ada istilahnya peran serta masyarakat melalui sumbangan sekolah untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan,” kata Dedi Supandi.

Dedi Supandi juga menegaskan bahwa komite sekolah harus memiliki etika hingga kesantunan dalam tata cara penyampaian uang sumbangan sekolah itu.

“Disampaikannya secara kreatif, harus mengacu kepada kelayakan etika dan kesantunan. Jadi dalam melakukan tugasnya, komite harus beretika bahkan harus memperjuangkan aspirasi dari orang tua siswa,” tegas Dedi Supandi.

Dedi Supandi berjanji akan menindaklanjuti keluhan dari orang tua siswa ini. Ia bakal memerintahkan kepala cabang dinas (KCD) Disdik supaya turun ke lapangan dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait.

Sebelumnya, Dedi Supandi telah menginformasikan tentang Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2022 tentang Komite Sekolah” kepada komite dan kepala SMA, SMK, SLB di Kantor Cabang Dinas Wilayah IX Jawa Barat.

Pergub ini diharapkan mampu meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan melalui partisipasi masyarakat.

Sesuai amanat Pergub, segala sumbangan pembangunan sekolah melalui komite harus berlandaskan musyawarah.

Dedi Supandi menjamin, peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu tak memiliki kewajiban memberi sumbangan.

* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu




2 Comments

  1. Saya selaku ortu yg anaknya th depan mau masuk SMU,sangat keberatan dengan uang pangkal hingga 9 juta,pdhl SMU negri di Cimahi,bagaimana caranya supaya saya bisa memperjuangkan uang pangkal gratis atau murah??tolong pak gub,pak walikota.saya mohon.knp uang pangkal bisa sebesar itu hampir seperti UKT saja..

  2. Semua harus kembali ke Permendikbud no 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Sumbangan tidak ditentukan besarannya dan tidak ditentukan waktu pemberiannya. Jika ditentukan berarti itu adalah pungutan. Permendikbud di atas jelas2 melarang adanya pungutan oleh komite sekolah kepada orang tua murid.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*