Parah, Guys! Ternyata Masuk PTN Bisa Lewat ‘Jalur Suap’ dan ‘Jalur Titip Pejabat’

Suap, sogokan, korupsi,
Ilustrasi suap (KalderaNews/Ist)
Sharing for Empowerment

JAKARTA, KalderaNews.com – Dalam sidang kasus suap eks Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani terungkap banyak fakta yang mengagetkan.

Ternyata, menjadi mahasiswa sebuah perguruan tinggi negeri alias PTN bisa lewat “jalur suap” atau “jalur titip pejabat”.

Fakta itu diungkap anggota Polri, Kombes Pol Joko Sumarno yang mengaku pernah memberikan uang senilai Rp150 juta kepada mantan Rektor Unila Karomani usai anaknya lulus masuk Universitas Lampung.

BACA JUGA:

Pernyataan itu disampaikan di hadapan majelis hakim dalam sidang lanjutan suap penerimaan mahasiswa baru (PMB) Unila Tahun 2022, Selasa lalu.

Joko Sumarno dihadirkan bersama sejumlah pihak lain sebagai saksi.

“Uang sebesar Rp150 juta itu untuk menyumbang pembangunan gedung pertemuan,” ujar Joko Sumarno di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Lampung.

Dia mengatakan uang tersebut ia berikan setelah anaknya diterima di Fakultas Kedokteran Unila. Uang tersebut diantarkan langsung ke rumah Karomani sekitar sebulan usai kelulusan.

“Saya memberikan sumbangan itu spontan. Karena setelah lulus, Karomani menghubungi saya dan menanyakan kabar sekaligus bilang sedang ada pembangunan gedung pertemuan, kemudian saya bilang ikut menyumbang,” kata Joko Sumarno.

Dalam kasus ini eks Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai Rp6,9 miliar dan Sin$10 ribu. Uang itu diduga sebagai suap PMB jalur SNMPTN dan jalur SBMPTN di kampus negeri tersebut.

Kasus ini juga menyeret sejumlah nama pejabat nasional dan politikus yang diduga ikut menitipkan sejumlah orang untuk masuk Unila.

Jalur titip pejabat

Nah, fakta lain juga terungkap dalam persidangan. Praktik titip calon mahasiswa ternyata tidak hanya terjadi di Universitas Lampung (Unila).

Salah satu fakta yang terungkap dalam sidang perkara suap penerimaan mahasiswa baru (PMB) Unila yaitu Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud yang menitipkan 24 nama ke 6 kampus di Pulau Jawa.

Nama tokoh Nahdlatul Ulama (NU) tersebut muncul saat Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan mengkonfirmasi hasil BAP terhadap Plt. Dirjen Dikti Kemendikbudristek, Prof. Nizam.

Pada barang bukti nomor 24 itu terlihat jelas nama calon mahasiswa, nomor peserta pendaftaran, program studi yang dipilih, hingga keterangan nama penitip yakni KH Marsudi Syuhud.

“NU… NU semua, Marsudi Syuhud,” tanya majelis hakim di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Selasa, 31 Januari 2023.

Saksi Prof. Nizam mengakui, 24 calon mahasiswa itu adalah titipan Marsudi Syuhud untuk diloloskan melalui jalur SBMPTN atau jalur reguler pada tahun 2021.

Ada 6 perguruan tinggi negeri (PTN) di Pulau Jawa yang hendak dititipkan yaitu Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Jember, Universitas Jenderal Soedirman, UIN Malik Ibrahim, dan Institut Teknologi Sepuluh November.

Meski secara gamblang menyebutkan dititipi Marsudi Syuhud, Nizam mengaku tidak meneruskan titipan tersebut.

“Tidak kami tindak lanjuti, Yang Mulia,” jawab Prof. Nizam.

Masih terkait titip menitip calon mahasiswa, Prof. Nizam mengakui ada satu calon mahasiswa yang masuk ke kampus ternama melalui dirinya.

Mahasiswa itu merupakan titipan Anggota Badan Anggaran (Banggar) Komisi X DPR RI M Nur Purnamasidi. Calon mahasiswa titipan itu masuk ke Universitas Indonesia (UI).

“Yang mana saudara tindaklanjuti,” tanya majelis hakim.

“Satu dua kejadian,” jawab Prof. Nizam.

“Yang mana?” tanya majelis hakim.

“Pak Purnamasidi,” kata Prof. Nizam.

“Itu mau masuk mana itu, yang dititipkan itu?” tanya majelis hakim mencecar.

“Seingat saya UI,” kata Prof. Nizam.

Terkait penyebutan sejumlah nama tokoh nasional tersebut, Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan mengatakan hal itu ada kepentingan publik meski tidak berkaitan dengan pokok dakwaan terhadap Karomani.

“Ini memang tidak ada kaitan dengan dakwaan, tapi ada kepentingan publik di sini,” kata Majelis Hakim Lingga Setiawan.

Menurut Majelis Hakim Lingga Setiawan, yang terjadi dalam persidangan termasuk pembelajaran bagi publik.

“Persidangan itu termasuk mendidik publik, itu makanya terbuka untuk umum,” kata Majelis Hakim Lingga Setiawan.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu!




Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*