JAKARTA, Kalderanews.com– Program pemerintahan Biden untuk menalangi pembayaran pinjaman mahasiswa (student loan) kini menghadapi ujian. Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 28 Februari menyidangkan dua kasus yang menentang rencana tersebut, yang sangat menentukan bagi jutaan warga AS.
Pada bulan Agustus tahun lalu, pemerintahan Biden mengumumkan rencana membayar kembali pinjaman mahasiswa (debt relief program) yang jumlahnya hingga US$10.000 untuk peminjam yang berpenghasilan kurang dari U$125.000 selama pandemi dan hingga U$20.000 bagi mereka yang menerima Pell Grants.
Rencana Biden yang popular dengan sebutan pengampunan utang telah menarik minat banyak orang. Sekitar 26 juta peminjam telah mengajukan pengampunan utang sejauh ini. Sementara itu gugatan hukum terhadap rencana tersebut mengakibatkan Departemen Pendidikan AS menghentikan permohonan keringanan pada November 2022.
BACA JUGA:
- Pengusaha Asal Medan Serahkan Beasiswa Rp22,6 Miliar kepada SMU Singapura Bantu Mahasiswa RI
- Nongol Kembali di Kampus Pasca 3 Tahun Pandemi Mahasiswa RI di China Merasa Aneh tapi Senang
- Asal SMA Mario Dandy Satrio masih Misteri dan Jadi Teka-teki, Dibantah TN dan PL, Ini Jawaban Pihak Universitas Prasetiya Mulya
Selama persidangan, hakim konservatif berpendapat bahwa pemerintahan Biden melangkahi otoritasnya dalam membatalkan pinjaman mahasiswa secara luas karena pandemi COVID-19. Para hakim mendengarkan argumen selama tiga jam, dengan laporan awal menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tampaknya siap mengurungkan rencana pengampunan Biden.
Istilah pinjaman mahasiswa mengacu pada pinjaman yang diambil untuk membayar biaya pendidikan. Individu dapat meminjam melalui sumber pemerintah atau swasta, seperti bank dan pemberi pinjaman lainnya. Biaya kuliah yang meningkat pesat membuat pinjaman mahasiswa menjadi satu-satunya pilihan bagi banyak mahasiswa dan keluarganya untuk membayar biaya kuliah. Pelunasan utang tergantung pada pemberi pinjaman—beberapa memerlukan pembayaran segera, sementara yang lain mengizinkan peminjam untuk mulai membayar kembali setelah mereka lulus.
Sedangkan yang dimaksud dengan Pengampunan Pinjaman Mahasiswa yang diajukan Presiden Joe Biden adalah pengampunan yang melepaskan peminjam dari kewajiban untuk membayar sebagian atau seluruh pinjaman mereka. Program ini hanya berlaku pada pinjaman yang diberikan melalui program pemerintah federal. Pengampunan tersedia untuk beberapa jenis pinjaman, tetapi kelayakannya terbatas pada peminjam dalam pelayanan publik, pendidikan, atau profesi militer tertentu.
Menurut situs Society of Human Resources Management (shrm.org), Kalangan industri yang terkait dengan kebijakan ini menyoroti jumlah besar utang pinjaman mahasiswa dan menyoroti kebutuhan akan dukungan tambahan dari pemberi kerja. Kemungkinan besar sidang Mahkamah Agung ini —apa pun hasilnya—akan meningkatkan minat pada tunjangan pembayaran pinjaman mahasiswa.
“Percakapan nasional yang dipicu oleh berita ini menghidupkan kembali dorongan untuk adanya program pemberi kerja untuk membantu karyawan menavigasi pinjaman mahasiswa mereka, yang merupakan beban keuangan yang sangat besar bagi banyak orang,” kata Edward Gottfried, direktur produk di Betterment at Work, New York, perusahaan penyedia kesehatan keuangan berbasis kota.
“Ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yang berbeda, dari sumber daya pendidikan hingga alat pembayaran yang memudahkan pekerja untuk memahami utang mereka dan bagaimana memprioritaskan pembayarannya dalam jangka waktu tertentu.”
Jika Mahkamah Agung membatalkan rencana pengampunan pinjaman pelajar Biden, karyawan kemungkinan besar akan menuntut perusahaan untuk memberikan bantuan lebih dari sebelumnya dalam melunasi utang mereka saat menjadi mahasiswa.
Program Biden tidak berlaku untuk semua pinjaman. Hanya yang berjumlah sampai US$20.000 yang tercakup dalam program. Sementara itu sebuah survei menunjukkan
peminjam rata-rata berutang lebih dari US$37.000 dalam bentuk pinjaman mahasiswa.
“Terlepas dari hasil audiensi ini, pada akhirnya masih akan ada sejumlah besar utang pinjaman mahasiswa di seluruh Amerika Serikat,” kata Gottfried.
Meskipun relatif tidak umum, program pembayaran kembali pinjaman pelajar adalah salah satu tunjangan yang paling banyak diinginkan karyawan: Sebuah survei tahun 2019 dari American Institute of Certified Public Accountants, misalnya, menemukan bahwa kalangan milenial menilai bantuan terhadap pembayaran utang pinjaman mahasiswa lebih peting dibanding semua tunjangan karyawan lainnya.
Perusahaan yang menawarkan manfaat—seperti Google, Aetna, dan Estée Lauder—berpendapat bahwa hal itu membantu merekrut dan mempertahankan pekerja sambil menghilangkan tekanan finansial bagi karyawan, yang membuat mereka lebih produktif dalam pekerjaan.
Tingkat bunga kemungkinan akan meningkat menyusul sidang Mahkamah Agung tentang rencana pengampunan Biden. Apalagi moratorium pembayaran federal juga akan berakhir, yang selama ini memungkinkan peminjam untuk menghentikan pembayaran pinjaman mahasiswa karena pandemi.
Setelah beberapa kali perpanjangan, moratorium itu akan berakhir pada bulan Juni mendatang.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News.
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com
Leave a Reply