Anggota DPR Ini Kritisi Penerimaan 1 Juta Guru Honorer dalam 3 Tahun Terakhir

JAKARTA, KalderaNews.com – Anggota Komisi X DPR, Andi Muawiyah Ramly, menekankan pentingnya Pemerintah Indonesia untuk secara substansial meningkatkan kesejahteraan guru.

Menurutnya, setiap peringatan Hari Guru Nasional harus diikuti oleh evaluasi, dimulai dengan pertanyaan mendasar mengenai kapan kesejahteraan guru Indonesia dapat tercapai.

Amure, panggilan akrabnya, mencatat bahwa meskipun terdapat keterbatasan jumlah guru, tiga kementerian, yaitu KemendikbudRistek, PAN RB, dan Kementerian Keuangan, tampak kebingungan dalam menghadapi isu guru.

BACA JUGA:

• 2 Fasilitas Guru Honorer yang Gagal PPPK, Apa Saja?
• Guru Honorer di Bogor Bongkar Pungli PPDB 2023, Dipecat Kepsek, Dianulir Wali Kota Bima Arya
• Kondisi Kehidupan Guru Honorer di Sumatera Selatan Masih Memprihatinkan

Guru honorer yang telah berdedikasi selama 15 hingga 20 tahun hanya mendapatkan gaji sebesar Rp200.000 hingga Rp300.000 per bulan.

Amure juga mengajukan pertanyaan mengapa setiap penerimaan guru, baik melalui skema reguler maupun PPPK, seringkali dihadapkan pada regulasi yang kompleks.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, guru honorer yang telah lama berkiprah masih mengalami penghasilan yang tidak memadai.

Selain itu, ia pun meragukan pencapaian afirmasi penerimaan 1 juta guru honorer dalam 3 tahun terakhir, karena tidak hanya kuota yang tidak terpenuhi, tetapi juga kendala-kendala administratif seperti ketakutan bupati terhadap beban APBD. Ia menegaskan bahwa mereka yang berhasil melewati birokrasi juga menghadapi berbagai masalah, mulai dari penempatan hingga keterlambatan pembayaran honor selama 3 bulan.