7 Mahasiswa UI Layangkan Gugatan ke MK Terkait UU TNI yang Baru Saja Disahkan

JAKARTA, KalderaNews.com-Tujuh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) melayangkan gugatan ke MK terkait revisi Undang-Undang TNI.

Adapun Undang-undang TNI sendiri  baru saja disahkan DPR RI pada Kamis 20, Maret 2025 kemarin. Para pemohon adalah Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siahaan, Kelvin Oktariano, M. Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan Yuniar A. Alpandi.

Kuasa hukum mereka adalah Abu Rizal Biladina dan Muhammad. Kuasa hukum para pemohon yang juga mahasiswa FHUI, Abu Rizal Biladina, mengatakan gugatan mereka dilayangkan karena dinilai ada kecacatan prosedural dalam revisi UU TNI.

BACA JUGA:

• Ratusan Mahasiswa Universitas Trisakti Unjuk Rasa Tolak Revisi UU TNI di Gedung DPR
• Tolak RUU TNI, Civitas Akademika UGM dan UII Gelar Aksi Demo, Berikut Lima Tuntutannya
• Tagar Tolak RUU TNI Viral di Sosial Media, TNI Bisa Duduki Jabatan di 16 Lembaga Ini

Alasan kami menguji itu karena kami melihat ada kecacatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan a quo. Jadi, sehingga ya kami menyatakan bahwasanya Undang-Undang tersebut inkonstitusional secara formal,” kata Rizal.

Lima pokok permohonan yang dilayangkan mahasiswa UI ke MK

Ada lima pokok permohonan atau petitum yang dilayangkan para pemohon, di antaranya adalah:

Pertama, meminta MK mengabulkan seluruh permohonan. Kedua, menyatakan UU TNI yang baru disahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Ketiga, meminta bahwasanya Undang-Undang tersebut tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945.

Keempat,  meminta agar MK menghapus norma baru dalam UU TNI yang baru disahkan dan mengembalikan norma lama sebelum terjadinya revisi. Kelima, memerintahkan keputusan dimuat ke dalam berita negara.

Rizal juga menjawab strategi mereka yang menggugat UU TNI meskipun beleid tersebut belum memiliki nomor atau belum diundangkan. Ia meyakini walau
obyek gugatan belum memiliki nomor, masih ada waktu koreksi atau perbaikan yang diberikan oleh MK.

Misalnya, waktu registrasi berjalan 5-10 hari, kemudian sidang pendahuluan 1 hari, dan sidang perbaikan 14 hari.

“Jadi total lebih dari 30 hari. Sedangkan UU a quo (UU TNI yang baru) pada tanggal 20 Maret disahkan oleh DPR, maka 30 hari wajib diundangkan (diberikan nomor),” katanya.

Di waktu yang sempit itu, mereka akan memperjelas obyek gugatan dan berharap MK menerima gugatan mereka.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com