JAKARTA, KalderaNews- Belakangan, fenomena TNI masuk kampus menjadi sorotan. Hal ini terjadi di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Udayana, dan di Papua.
Di Unsoed, misalnya, TNI melalui Kodim 0701/Banyumas memanggil pihak BEM sebagai bentuk merespon aksi penolakan terhadap Revisi Undang-Undang TNI pada 21 Maret lalu.
Adapun Kodim 1707/Merauke melayangkan surat kepada Sekretariat Daerah Merauke untuk meminta data mahasiswa.
BACA JUGA:
- Militer Masuk Kampus? BEM Universitas Udayana Tolak Kerja Sama Kampus dengan TNI AD
- Mahasiswa Universitas Udayana Siap Gelar Unjuk Rasa Tolak Militer Masuk Kampus!
- Militer Masuk Kampus? BEM Universitas Udayana Tolak Kerja Sama Kampus dengan TNI AD
Sementara itu, Rektor Udayana I Ketut Sudarsana menjalin kerja sama dengan TNI melalui Panglima Kodam IX/Udayana Muhammad Zamroni atas nama Kepal Staf Angkatan Darat yang salah satu isinya mewajibkan mahasiswa Udayana mengikuti pendidikan dan latihan bela negara untuk menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan cita tanah air.
Fenomena TNI masuk kampus ini pun langsung menuai kecaman keras dari masyarakat sipil. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menyebut masuknya militer ke kampus sebagai infiltrasi berbahaya.
“Tentara itu dididik untuk berperang, bukan mengurus pendidikan sipil di kampus!” tegasnya.
Ancam kebebasan akademik
Menurut Isnur, militerisme dan akademik ibarat air dan minyak. Kampus harus menjadi ruang bebas untuk berpikir dan berdiskusi, bukan tempat yang dikendalikan oleh militerisme dan hierarki kaku.
“Ini mengancam kebebasan akademik! Tentara punya pendekatan kekerasan dan tempur. Kalau ini diterapkan di kampus, mahasiswa dianggap musuh yang harus ditundukkan!” ungkap Isnur.
Lebih lanjut, Isnur menilai militerisasi kampus tak hanya melanggar hakikat UU TNI, tapi juga menciderai mandat UU Pendidikan. Ia menilai bahwa dalih bela negara yang TNI gunakan tidak bisa diterima secara logika.
“Bela negara itu tidak harus identik dengan tentara! Prestasi akademik, olahraga, riset—itu semua juga bentuk bela negara!” cetusnya.
Menurutnya, militer harus kembali ke barak dan tidak ikut campur urusan pendidikan. Isbur mengatakan bahwa akademik hanya bisa berkembang dalam atmosfer egaliter dan dialogis, bukan di bawah bayang-bayang feodalisme dan kultur hierarkis.
“Kalau militer dibiarkan merangsek ke kampus, demokrasi kita dalam bahaya! Ini penyimpangan yang harus segera dihentikan,” tegasnya.
Isnur pun mengingatkan agar sejarah kelam masa lalu tidak terulang yang mana militer mengontrol kampus dengan dalih stabilitas, tapi justru membungkam kebebasan berpikir dan merusak demokrasi.
“Jangan sampai kita kembali ke era di mana demokrasi dihamba oleh kepentingan militer. Ini bukan sekadar ancaman bagi kampus, tapi juga bagi negara hukum kita!” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply