JAKARTA,KalderaNews.com– Jumlah sarjana yang menganggur di Indonesia mencapai angka yang mengkhawatirkan berdasarkan data BPS Februari 2025.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, terdapat 1,01 juta lulusan perguruan tinggi yang belum memiliki pekerjaan.
Jika dilihat dari persentase, lulusan strata satu (S1) menyumbang sekitar 4,76 persen dari total 7,28 juta pengangguran di Indonesia.
Meski jumlahnya mencapai jutaan, pengangguran masih lebih banyak didominasi oleh lulusan jenjang pendidikan lainnya.
BACA JUGA:
- Benarkah Magang Kampus Merdeka Terbukti Efektif Menurunkan Angka Pengangguran?
- Kemendikbudristek: 13,33 Persen Lulusan Universitas Berstatus Pengangguran
- BPS: Jumlah Pengangguran di Awal Tahun Ini Lebih dari 7 Juta Orang
Angka pengangguran di Indonesia masih terbilang standar
Dalam pemaparannya, Yassierli menjelaskan bahwa angka pengangguran lulusan SD-SMP berjumlah 2,42 juta orang, lulusan SMA 2,04 juta orang, lulusan SMK 1,63 juta orang, dan lulusan diploma sekitar 177.399 orang. Namun bagi Yassierli, angka pengangguran tersebut masih tergolong wajar.
“Kalau penganggguran, standar lah ya,” kata Yassierli dalam KTT Indef 2025 di Hotel Aryaduta.
Selain mengungkap data pengangguran, Yassierli juga memaparkan bahwa dari 281,2 juta penduduk Indonesia, terdapat 145,77 juta orang yang bekerja.
Namun, sebagian besar atau sekitar 56,67 persen di antaranya bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, pekerja gig, dan usaha serupa lainnya.
Pekerja di sektor ini umumnya memiliki akses terbatas terhadap program perlindungan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sementara itu, pekerja di sektor formal hanya mencapai 38,67 persen.
“Yang harus kita catat adalah, terkait tentang profil bahwa sektor informal sekarang 60 persen dan ini bisa bertambah, dan ini tergantung definisi sektor informalnya, dan sepertinya tren akan semakin besar,” kata Yassierli.
Menaker tawarkan dua pendekatan untuk tekan angka pengangguran
Untuk mengurangi angka pengangguran, khususnya bagi lulusan sarjana, Yassierli menawarkan dua pendekatan, yaitu meningkatkan supply tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan, serta memperluas demand atau lapangan kerja.
Ia juga mendorong perguruan tinggi untuk bekerja sama dengan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker guna menghasilkan lulusan yang kompeten dan sesuai kebutuhan industri saat ini.
“Sejauh mana perguruan tinggi itu sudah mampu menjawab kompetensi yang dibutuhkan oleh industri,” katanya kemudian.
Dalam kesempatan itu, Yassierli juga menyoroti pendidikan vokasi yang dianggap lebih relevan dibandingkan pendidikan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan massive skill, seperti pengoperasian mesin, penggunaan perangkat lunak dasar, hingga mengetik cepat.
Menurutnya, perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan, menuntut massive skill yang cepat, sedangkan pendidikan perguruan tinggi empat tahun dinilai mulai kehilangan relevansinya.
“Bahkan relevansi perguruan tinggi yang semakin berkurang sebenarnya, ketika kondisi future semakin unpredictable, kemudian teknologi, IT, AI semakin berkembang pusat. Bahkan pendidikan yang terlalu kuliah 4 tahun malah sepertinya akan kehilangan relevansinya untuk massive skill, saya nggak bicara tentang selektif atau sebagian yang sifatnya high skill,” kata Yassierli.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply