SURABAYA, KalderaNews.com – Pernyataan Menkeu Sri Mulyani menuai kritik usai singgung gaji guru dan dosen dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri di ITB.
Pada kesempatan itu, Sri Mulyani menyatakan, rendahnya gaji guru dan dosen merupakan tantangan keuangan negara, sembari mempertanyakan apakah seluruh pembiayaan harus ditanggung negara.
Pernyataan tersebut, yang juga disertai guyonan terkait tunjangan kinerja (tukin) dosen dan tolok ukur kelayakannya, dinilai tidak empatik dan cenderung melempar tanggung jawab.
BACA JUGA:
- P2G Kritik Sri Mulyani Terkait Pernyataan Soal Gaji Guru dan Dosen
- Gaji Guru dan Dosen Kecil, Menkeu Sri Mulyani Buka Suara
- Sri Mulyani Soroti Soal Gaji Guru dan Dosen yang Kecil: Apakah Semuanya Harus Ditanggung oleh Negara?
Guru dan dosen belum jadi prioritas
Sementaran, Sri Lestari, pakar pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) menilai, ucapan Sri Mulyani menyiratkan bahwa kesejahteraan guru dan dosen belum menjadi prioritas pemerintah.
Ia menyoroti guyonan soal “jenis-jenis dosen” yang berpotensi membentuk kasta antara dosen kelas atas dan bawah, dengan produktivitas penelitian sebagai indikator pembeda.
“Dosen di Indonesia tidak hanya menjalankan penelitian, tetapi juga pengajaran dan pengabdian masyarakat, ditambah beban administratif yang besar,” ucap Sri Lestari.
“Lantas pertanyaannya, apakah indikator kinerja yang selama ini digunakan sudah adil, transparan, dan tidak memberatkan?” imbuhnya.
Buka jalan privatisasi pendidikan
Sri Lestari mengingatkan, pernyataan Sri Mulyani seolah membuka jalan bagi privatisasi pendidikan.
Meski di beberapa negara keterlibatan swasta dalam pendanaan penelitian sudah lazim, Indonesia berisiko menghadapi ketimpangan.
Kampus besar dengan reputasi kuat bakal lebih mudah mendapat dukungan, sementara kampus di daerah kian tertinggal.
Privatisasi, kata Sri Lestari, pun berpotensi membuat biaya pendidikan semakin mahal dan akses semakin terbatas.
Dia memberi contoh kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) yang mendorong kampus negeri menerima lebih banyak mahasiswa di luar kapasitas, sehingga fokus dosen teralih pada pengajaran dan mengurangi waktu untuk penelitian serta pengabdian masyarakat.
Ia menegaskan, dibanding negara lain, gaji dosen dan guru di Indonesia relatif lebih rendah dengan beban kerja yang tinggi.
Maka, persoalan ini bukan sekadar tentang siapa yang membayar gaji, tapi bagaimana menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply