Katanya Fundamental Kuat, Kok IHSG dan Rupiah Makin Babak Belur

Rupiah terperosok ke Rp 18.200 per dollar AS dan IHSG ambruk 4%. Simak analisis pemicu lonjakan country risk dan masalah komunikasi kebijakan.

The Path To Financial Freedom, EduFulus – Di tengah narasi pemerintah yang berulang kali menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih solid, realitas pasar justru menunjukkan sinyal yang bertolak belakang.

Pada perdagangan Senin (8/6/2026), pasar keuangan domestik diguncang aksi jual massal. Nilai tukar rupiah terperosok hingga menembus level psikologis baru Rp 18.200 per dollar AS, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambruk lebih dari 4 persen.

SIMAK JUGA: Badai “Sell Indonesia” dan Anjloknya IHSG: Panik atau Peluang?

Kondisi ini memicu pertanyaan besar di kalangan pelaku pasar: jika fundamental ekonomi Indonesia memang sekuat yang diklaim pemerintah, mengapa aset-aset berbasis rupiah justru terus dilepas dan ditinggalkan oleh investor global?

Rupiah dan IHSG Kompak Amblas pada Perdagangan Juni 2026

Berdasarkan data pasar spot pada Senin siang pukul 13.48 WIB, mata uang Garuda terkoreksi tajam sebesar 165 poin atau 0,91 persen ke level Rp 18.201 per dollar AS. Sejak pembukaan perdagangan pagi, rupiah memang sudah menunjukkan gejala loyo dengan langsung dibuka melemah ke posisi Rp 18.110 per dollar AS akibat kuatnya tekanan eksternal dan internal.

Keterpurukan rupiah ini langsung memberikan efek domino yang instan ke lantai bursa. IHSG ambruk 242,16 poin atau terjun bebas 4,33 persen ke area 5.352,61, nyaris menyentuh level terendah hariannya di 5.346,34. Sebanyak 532 saham tercatat bertumbangan, dan hanya 53 saham yang mampu bertahan di zona hijau.

Bukan Cuma Capital Outflow, Indonesia Kena “Hukum” Country Risk

Anjloknya pasar keuangan domestik dinilai tidak lagi sekadar masalah klasik keluarnya dana asing (capital outflow). Investment Specialist KISI Sekuritas, Ahmad Faris Mu’tashim, mengungkapkan bahwa pasar saat ini sedang menghukum Indonesia melalui peningkatan premi risiko negara (country risk).

Ada beberapa faktor utama yang membuat investor global meminta kompensasi atau imbal hasil yang lebih tinggi untuk memegang aset Indonesia:

• Kekhawatiran Defisit Fiskal: Pasar mencemaskan potensi pelebaran defisit APBN, terutama karena pemerintah belum melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah beratnya tekanan anggaran.
• Pelebaran Spread Yield: Selisih (spread) imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun dengan obligasi AS (US Treasury) kini melebar hingga 2,5 persen. Pelebaran ini menjadi indikator bahwa risiko investasi di Indonesia dinilai meningkat dibandingkan periode historisnya yang biasa berada di kisaran 2 persen.
• Mekanisme Risk Parity: Ketika persepsi risiko naik, manajer investasi global otomatis melakukan penyesuaian portofolio untuk menjaga keseimbangan risiko dan imbal hasil (risk parity) dengan cara menjual saham serta obligasi di emerging market seperti Indonesia.

Padahal, jika merujuk pada data murni APBN lima bulan pertama 2026, defisit anggaran Indonesia sebenarnya masih sangat aman di angka 0,7 persen terhadap PDB (atau sekitar 1,68 persen jika disetahunkan).

“Secara angka, APBN masih aman sekali. Namun, kami melihat ketidaksinkronan komunikasi BI dan Kemenkeu menjadi unnecessary risk (risiko yang tidak perlu),” jelas Faris.

Komunikasi BI dan Kemenkeu Jadi Sorotan, Pasar Butuh Paket Kebijakan Nyata

Meskipun Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menggelar koordinasi di DPR RI untuk menyepakati langkah stabilitas nilai tukar, termasuk meningkatkan daya tarik instrumen domestik dan remunerasi likuiditas, pasar tampaknya tidak lagi cukup ditenangkan oleh sekadar janji lisan.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai pernyataan bersama tersebut hanya memberikan sentimen positif yang sangat terbatas. Investor saat ini menuntut pembuktian konkret bukan sekadar narasi optimisme.

“Pasar akan tenang bukan karena pejabat berbicara seragam, melainkan karena kebijakan bergerak serempak dan hasilnya terlihat dalam indikator risiko,” tegas Syafruddin.

Syafruddin menambahkan bahwa untuk meredam kejatuhan lebih lanjut, pemerintah dan otoritas terkait harus segera mengeluarkan paket kebijakan konkret yang mencakup:

1. Penjelasan batas intervensi valas BI yang transparan.
2. Kepastian pengelolaan penerbitan SBN dan kedisiplinan belanja oleh Kemenkeu.
3. Percepatan repatriasi devisa hasil ekspor (DHE) dari sektor riil.
4. Pengawasan ketat korporasi yang memicu tekanan valas oleh OJK.

Ancaman Inflasi dan Melemahnya Daya Beli Masyarakat

Jika tren pelemahan rupiah ini terus berlanjut tanpa adanya perbaikan komunikasi kebijakan yang konsisten dari pemerintah selama enam bulan ke depan, dampaknya diyakini akan langsung memukul sektor riil.

Pelemahan rupiah hingga di atas Rp18.000 berpotensi mengerek biaya impor bahan baku kebutuhan pokok, salah satunya kedelai untuk memproduksi tahu dan tempe.

Kenaikan harga barang baku impor ini diprediksi akan mengerek angka inflasi pada kuartal II-2026, yang pada akhirnya berisiko menggerus daya beli masyarakat secara luas.

SIMAK JUGA: BEI Bantah Isu RI Turun Kasta di Indeks MSCI Global

* Kuy cerdas investasi dan trading dengan artikel edukatif EduFulus lainnya di Google News. Dus, jika Anda ingin bekerjasama dengan kanal EduFulus, silakan hubungi tim di WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.