Program Makan Bergizi Gratis Sulit Dilaksanakan Jika Pakai Anggaran Pendidikan, Terus Gimana Nih?

Siswa sedang makan bersama. (by freepik)
Siswa sedang makan bersama. (by freepik)
Sharing for Empowerment

JAKARTA, KalderaNews.com – Program makan bergizi gratis bakal sulit dilaksanakan jika dananya pakai anggaran pendidikan, karena pos anggaran pendidikan sifatnya terkunci.

Demikian dikatakan Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta Kemendikbudristek, Tatang Muttaqin.

Satu contohnya, pos anggaran untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1 juta mahasiswa dengan nilai Rp14 triliun tidak bisa digeser lagi.

Program makan bergizi gratis ini adalah program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

BACA JUGA:

Diskusikan anggaran program makan bergizi

“Enggak mungkin KIP Kuliah berhenti sama sekali,” ujar Tatang.

Pun pos anggaran lain untuk tunjangan guru, dosen, dan guru besar yang tidak akan mudah digeser.

Tatang mengatakan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan kementrian/lembaga perlu mendiskusikan lebih cermat program makan bergizi.

“Perlu dilihat secara utuh berapa fiskal total sehingga proporsi 20 persen dari APBN untuk pendidikan itu berapa besarnya,” kata Tatang.

Pada 2024 anggaran pendidikan sebesar Rp665,02 triliun. Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan, anggaran pendidikan tahun pertama kepemimpinan Prabowo diproyeksi Rp 708,2 triliun – Rp 741,7 triliun.

Tak mungkin pakai dana BOS

Sementara, Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Kemenag, M. Sidik Sisdianto mengatakan bahwa dana BOS tidak akan cukup untuk melaksanakan program makan bergizi gratis.

Menurut Sidik, dana BOS peruntukkan hanya untuk biaya operasional sekolah dan peningkatan mutu.

“Dana BOS madrasah Rp10,3 triliun itu juga belum bisa memenuhi semua. Masih agak berat masih (kurang) Rp56 miliar,” kata Sidik.

Sidik menyatakan, menggunakan dana BOS juga akan menganggu peningkatan mutu madrasah swasta. Pun anggaran untuk Program Indonesia Pintar (PIP) masih jauh dari cukup.

Maka, Sidik berharap, anggaran pendidikan yang diterima Kemendikbudristek bisa naik.

Dengan kenaikan anggaran Kemendikbudrisrek juga akan menambah dana pendidikan untuk Kemenag.

“Kami harap bisa naik sekitar Rp 7 sampai 12 triliun. Mudah-mudahan bisa diambil dari situ,” kata Sidik.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnyadi Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmuTertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.




Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*