Daya Beli Kelas Menengah Amblas, Desak Batalkan Kenaikan PPN dan Revisi Kebijakan UKT

JAKARTA, KalderaNews.com – Daya beli kelas menengah di Indonesia turun drastis. Mereka mendesak pemerintah agar membatalkan kenaikan PPN dan merevisi biaya UKT.

Demikian tampak dalam riset Indonesia Market Outlook 2025 yang berjudul “Kelas Menengah Hancur, Masihkah Bisnis 2025 Mantul?”

Riset ini digelar medio September 2024 terhadap 450 responden yang terdiri dari kelas menengah dan Gen Z

Survei dilakukan di 5 kota besar, yakni Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar.

BACA JUGA:

• Presiden Prabowo Putuskan Upah Minimum Naik 6,5 Persen, Gaji Naik Dong?
• Penting! Pendidikan Literasi Finansial Masuk Kurikulum Sekolah, Yuk Unduh Panduannya Di Sini!
• Ternyata, Produk Skincare Paling Banyak Dibeli Secara Online oleh Gen Z dan Milenial

Untuk komposisi responden terdiri atas:

• Pria 53 persen; Perempuan 47 persen
• Middle class 60 persen; Gen Z 40 persen
• Lajang 35 persen; sudah menikah 65 persen

Daya beli kelas menengah amblas?

Dalam survei tersebut ditemukan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi, 51 persen kelas menengah merasa tidak mengalami penurunan daya beli, tetapi 49 persen dari mereka mengalami penurunan daya beli.

Mereka merasa, ada tiga faktor utama yang membuat daya beli mereka turun, yaitu:

1. Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok (makanan, energi, transportasi) (85%)
2. Biaya pendidikan dan kesehatan yang semakin mahal (52%)
3. Pendapatan stagnan (45%)

Sementara itu, bila dibagi ke dalam dua kelompok, yakni kelompok aspiring middle class dan middle class, sebanyak 67 persen responden dari kelompok aspiring middle class menyatakan bahwa daya beli mereka menurun, sedangkan untuk middle class hanya 47%.

Artinya, aspiring middle class (kelas menengah bawah) merupakan kelompok yang paling rentan terhadap penurunan daya beli dibanding kelas middle class.

Ini menunjukkan, tekanan ekonomi saat ini lebih dirasakan kelompok aspiring middle class dibandingkan dengan kelas middle class.

Apa saja yang dipangkas?

Nah, di tengah tekanan ekonomi ditambah gempuran PHK, serta peningkatan utang, banyak dari kelas menengah yang terpaksa memotong anggaran, utamanya pos pengeluaran yang membutuhkan biaya besar, seperti renovasi rumah, skincare premium, dan barang mewah.

Sementara, pos pengeluaran yang tidak prioritas dipangkas dan paling kecil dipangkas adalah makan di luar, pendidikan non-formal /tambahan, dan pembelian barang fesyen terbaru (baju, sepatu, tas, dan yang lain).

Berdasarkan riset Inventure 2024, pos pengeluaran yang paling besar dipangkas dan prioritas dipangkas adalah skincare premium. Meskipun untuk produk skincare affordable masih tetap akan dipertahankan.

Menariknya, di tengah penurunan daya beli, biaya makan di luar adalah pos pengeluaran yang paling kecil dipangkas serta tidak prioritas dipangkas.

Batalkan kenaikan PPN, revisi kebijakan UKT!

Penurunan daya beli, ketakpastian ekonomi global, dan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat bakal membuat kelas menengah ini makin tertekan.

So, berikut adalah tiga kebijakan yang paling ingin dibatalkan, yaitu:

1. Kenaikan PPN 12% (43 persen)
2. Pembangunan infrastruktur yang memangkas alokasi anggaran kesejahteraan sosial (34 persen)
3. Penghapusan kelas BPJS (32%).

Sementara kebijakan yang mendesak untuk direvisi paling banyak adalah kebijakan UKT di Perguruan Tinggi (66%) dan kebijakan tarif KRL berbasis NIK (64%).

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.