Wamenag Romo Syafi’i Kutuk Keras Aksi Pasangan Sesama Jenis di Women’s March, Kemenag Siapkan Kurikulum Pencegahan LGBT!
JAKARTA, KalderaNews.com – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan pasangan sesama jenis yang dipertontonkan di ruang publik dalam rangkaian aksi Women’s March Jakarta pada 7 November 2026.
Menyikapi insiden tersebut, Wamenag menegaskan bahwa pemerintah akan segera memperkuat insersi kurikulum pendidikan guna mencegah penyebaran budaya LGBT.
Menurut Romo Syafi’i, aksi yang dipertontonkan di ruang publik itu dinilai sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama, norma kesusilaan, serta karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
BACA JUGA:
- Heboh Grup WA Diduga Bermuatan LGBT, Sasar Siswa SD-SMP Secara Acak
- Viral Unggahan SUMA UI Dukung LGBTIQ+ Tuai Polemik, Kampus Buka Suara
- Viral di Threads: Adik Lulus SD Dapat Surat Cinta Sesama Jenis
“Indonesia adalah bangsa yang beragama. Kita memiliki Pancasila, dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama. Karena itu, jangan sampai ruang publik dijadikan tempat untuk menormalisasi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma kehidupan masyarakat Indonesia,” tegas Romo Syafi’i di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menambahkan, kebebasan berekspresi di ruang publik tetap harus dijalankan dengan batasan norma, etika, serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Perpres 111/2025 Jadi Landasan Kebijakan Negara
Langkah tegas Kementerian Agama ini berlandaskan pada arah kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029, penyebaran budaya LGBT secara resmi ditempatkan dalam cakupan pembahasan ancaman nonmiliter terhadap pertahanan negara.
“Ini bukan persoalan suka atau tidak suka. Ada arah kebijakan negara yang harus kita tindak lanjuti. Presiden telah memberikan landasan melalui Perpres 111 Tahun 2025. Kementerian Agama berkewajiban mengambil langkah konkret melalui pendidikan, pembinaan keagamaan, dan penguatan ketahanan keluarga,” ujar Romo Syafi’i.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah menangkal penyebaran budaya yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan agama, dan bukan untuk melegitimasi tindakan kekerasan maupun persekusi terhadap individu tertentu.
Kemenag Kebut Insersi Kurikulum Pencegahan LGBT ke Seluruh Agama
Sebagai bentuk tindak lanjut konkret, Kementerian Agama saat ini tengah memfinalisasi proses insersi materi edukasi pencegahan penyebaran budaya LGBT ke dalam kurikulum pendidikan agama dan keagamaan. Kurikulum baru ini nantinya akan diterapkan secara menyeluruh di bawah naungan Kemenag, yang mencakup pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Khonghucu.
“Kita tidak boleh membiarkan generasi muda tumbuh tanpa fondasi moral dan pegangan agama yang kuat. Karena itu, Kemenag sedang menyiapkan insersi kurikulum agar peserta didik memiliki pemahaman yang benar tentang nilai agama, moralitas, keluarga, dan kehidupan sosial,” jelasnya.
“Jadi kita akan perkuat insersi kurikulum pencegahan penyebaran budaya LGBT,” imbuhnya.
Selain mengandalkan jalur pendidikan formal di sekolah-sekolah, Kemenag juga akan mengoptimalkan peran penyuluh agama, tokoh lintas agama, lembaga pendidikan, serta memperkuat ketahanan di dalam lingkungan keluarga.
Diharapkan, langkah ini tidak sekadar menjadi respons reaktif terhadap isu yang sedang viral, melainkan menjelma sebagai gerakan pembinaan karakter bangsa yang berkesinambunga
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply