Gibran Rakabuming Niat Mundur dari Jabatan Wakil Presiden, Temui Presiden Prabowo di Istana di Tengah Polemik Putusan MA dan MK!
JAKARTA, KalderaNews.com – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Langkah mengejutkan ini disampaikan langsung oleh anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi kebenaran pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam tersebut dalam konferensi pers di Istana.
“Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo Hadi, Selasa (10/11/2026).
BACA JUGA:
- Viral Video Kepsek di Grobogan Copot Foto Wapres Gibran dari Kelas
- Kronologi Gugatan Suket SMA Gibran Hingga Putusan Kasasi Pembatalan MA
- Gibran Didesak Mundur! Ratusan Guru Besar Kirim Surat
Meski demikian, pihak Istana meluruskan isu yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menolak niatan pengunduran diri tersebut. Menurut Mensesneg, dalam diskusi yang hangat, Presiden justru banyak memberikan saran-saran konstruktif.
Gibran sendiri memohon diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Tekanan Politik di Parlemen dan Polemik Putusan MA-MK
Keputusan Gibran untuk mengajukan pengunduran diri ini terjadi di tengah gelombang tekanan politik yang kian memanas di parlemen.
Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi telah meneken usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Langkah konstitusional ini diambil untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
- Putusan Mahkamah Agung (MA): MA memutuskan bahwa surat keterangan (suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran pada Pilpres 2024 dinyatakan tidak sah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK): Putusan tersebut memperkuat temuan sebelumnya di mana MK menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Sebagai respons atas putusan lembaga peradilan tersebut, DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat berdasarkan Undang-Undang MD3.
Hak ini mencakup peninjauan atas dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, termasuk perbuatan tercela atau kondisi di mana yang bersangkutan dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Tanggapan Gibran Terkait Polemik Ijazah
Sebelumnya, Gibran telah memberikan tanggapan atas polemik keabsahan dokumen pendidikannya yang dipersoalkan publik. Putra sulung Jokowi itu meyakini bahwa dirinya memenuhi kualifikasi akademik yang sah, dengan argumen logis bahwa dirinya dapat melanjutkan jenjang pendidikan tinggi hingga tingkat sarjana (S1) di luar negeri.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” ujar Gibran saat merespons isu tersebut.
Dengan adanya langkah hukum melalui PTUN yang akan ditempuh Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumennya, dinamika politik nasional diperkirakan akan terus bergulir di tengah proses pengawasan ketat dari parlemen.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply