Inilah Perbedaan Nyata Pandangan Jokowi dan Prabowo Soal Pendidikan Ideologi

JAKARTA, KalderaNews.com – Debat capres putaran keempat yang mempertemukan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (Prabowo) berlangsung seru membahas tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional.

Berlangsung di Hotel Shangri La Jakarta Pusat, Sabtu, 30 Maret 2019, kedua capres pada tema ideologi memiliki pandangan yang senada, tapi masih sedikit berbeda.

Prabowo mengatakan Pancasila harus masuk kurikulum pendidikan Indonesia sejak tingkat Taman Kanak-kanak (TK). “Walaupun kita tidak mau menggunakan pendekatan indoktrinasi, tapi kita harus memasukkan ke dalam pendidikan bangsa kita. Di kecil, awal, usia dini, TK, SD, SMP, SMA. Harus dimasukkan dalam kurikulum,” kata Prabowo.

BACA JUGA:

• Ini Visi Pendidikan Ma’ruf Amin Vs Sandiaga Uno, Menurut Kalian?
• Mau Kuliah di PTN? Masih Bisa Daftar UTBK Gelombang II 25 Maret-1 April 2019
• Penerima Beasiswa LPDP Sudah Tembus 20.255, Hasilnya Kayak Apa Ya?

Ia menambahkan kalau perlu pendidikan Pancasila dilanjutkan di tingkat universitas dari strata satu hingga tiga. Dengan begitu nilai Pancasila bisa diteruskan kepada generasi muda.

Para pemilih juga harus memberikan contoh tentang aplikasi Pancasila ini, terangnya, semisal melalui politik persatuan dan tidak memandang SARA.

Ia berpandangan Pancasila berhasil mempersatukan ratusan kelompok etnis, ratusan suku, agama-agama besar, budaya yang berlainan, hingga keberagaman bangsa. Karena itu, dia bertekad menjaganya sampai kapan pun.

“Kompromi ini berhasil. Kami bertekad mempertahankan Pancasila sampai titik terakhir,” kata Prabowo.

“Kalau ada yang mau mengubah ini, akan saya hadapi dengan semua kekuatan yang ada pada diri saya,” tegas dia.

Sementara itu, Jokowi menegaskan bahwa Pancasila adalah sebuah kesepakatan final. Namun demikian, Jokowi berpendapat kalau nilai Pancasila bukan harus ditanamkan sejak TK. Dia menilai Pancasila harus diperkenalkan kepada anak-anak sejak mereka duduk di kursi PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) atau pra-TK.

“Dibangunnya Pancasila harus diberikan di dalam pendidikan anak-anak kita sejak PAUD. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa Pancasila itu kesepakatan para pemimpin bangsa dari berbagai suku, ras, golongan, daerah, organisasi. Sejarah dibangunnya Pancasila harus ada di pendidikan anak kita sejak PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3.”

“Anak-anak harus tahu bagaimana toleransi, bagaimana berkawan dengan saudara kita sebangsa setanah air yang lebih dari 1.100 bahasa daerah, bagaimana bertoleransi karena berbeda agama. Dalam kehidupan sehari-hari,” tandas Jokowi.

Secara umum perbandingan visi dan misi kedua calon terkait ideologi sebagai berikut:

A. Joko Widodo (Jokowi) dalam “Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa” dengan penekanan di poin “Pembinaan Ideologi Pancasila”.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Kita ingin Pancasila menjadi ideologi yang bekerja, yang dapat diimplementasikan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembinaan Ideologi Pancasila dilakukan dalam kerangka sistem dengan metode yang lebih sesuai dengan kebutuhan generasi muda.

• Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
• Menerapkan standardisasi materi dan metode pembelajaran Pancasila dalam sistem pendidikan dan
  pelatihan yang direkomendasikan BPIP
• Mengevaluasi dan membaharui peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

2. Prabowo Subianto (Prabowo) dalam “Program Aksi: Memperkuat Rasa Persatuan dan Kesatuan sebagai Peneguhan NKRI”.

Kehidupan berbangsa dan bernegara tengah mengalami degradasi. Potensi perpecahan dan konflik antar-elemen bangsa semakin besar. Jika tidak segera disikapi, maka hal ini dapat membahayakan keutuhan bangsa indonesia. Untuk itu Prabowo-Sandi berkomitmen:

• Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945
• Mengaktifkan kembali kegiatan kolektif kemasyarakatan yang bersifat gotong-royong agar bisa menjalin jalinan persatuan antar-elemen masyarakat sejak dini
• Mengedepankan semangat Tunggal Ika yang tidak terpisahkan di masyarakat yang ber-Kebhinnekaan untuk memperkuat rasa persaudaraan, toleransi, persatuan dan kesatuan antar-anak bangsa
• Mewujudkan penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, transparan dan mewujudkan penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas.

* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu.