JAKARTA, KalderaNews.com – Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti, Ismunandar mengakui kontribusi swasta dalam riset nasional masih sangat kecil. Hingga saat ini 83,88 persen riset nasional masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sisanya ditopang oleh perguruan tinggi sebesar 2,65 persen, perusahaan bisnis 9,15 persen, dan swasta non-profit 4,33 persen.
Kondisi ini tentu berbeda dengan beberapa negara lain dimana pendanaan riset sudah bergeser dari pemerintah ke non-pemerintah, misalkan di Korea Selatan pemerintah hanya sekitar 11,74 persen dan 77,53 persennya dilakukan oleh perusahaan bisnis. Di Jepang pemerintah hanya berkisar 7,90 persen, Amerika Serikat 11,18 persen, China 16,61 persen, Singapura 11,40 persen, Malaysia 19,56 persen, Thailand 9,95 persen, dan Vietnam 42,24 persen.
BACA JUGA:
- Pernyataan Lengkap Presiden Jokowi, 2 Orang Indonesia Terjangkit Virus Corona
- Tak Perlu Takut Berlebihan, Meski Pencemaran Merkuri Indonesia Tertinggi di Dunia
- Keluarga Tempat Ideal Pewarisan Bahasa Daerah ke Anak-anak
- PSTA dan Pussainsa LAPAN Ditantang Jadi Penggerak Kemajuan
- Seperti Inilah Asal Mula dan Keganasan Virus Mematikan Corona
Kehadiran tax deduction atau potongan pajak hingga 300 persen diharapkan mampu mampu menarik minat swasta sehingga pelan-pelan bergeser karena ada pemotongan pajak bagi perusahaan dan badan usaha yang menyelenggarakan riset, meski harus diakui saat ini peran swasta dalam riset nasional itu sudah banyak meningkat dari 10% menjadi 20%.
Selain terus mengajak pihak swasta, pihaknya akan terus mengajak kementerian/lembaga mengalokasikan 70 persen anggaran untuk prioritas riset nasional, sementara sisanya yang 30 persen dari anggaran boleh digunakan untuk agenda masing-masing kementerian/lembaga.
Ismunandar mengaku, wacana ini sebenarnya sudah bergulir sejak 2 tahun lalu dan akan diberlakukan tahun ini. Arahan ini dilakukan agar integrasi data dan riset antar kementerian/lembaga menjadi lebih baik. Sayangnya, ia tak merinci kementerian/lembaga apa saja yang sudah menyanggupi arahan tersebut.
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati juga mengeluhkan kontribusi pihak swasta untuk mendanai penelitian dan riset yang tergolong masih sangat kecil. Ia menengarai karena tidak ada insentif dan proses pendanaan yang terlalu rumit dan berbelit-belit. “Saya mendengar pihak swasta bilang, ‘Prosesnya rese dan terlalu banyak rambu-rambunya’, ‘Enggak ada insentifnya, Bu’,” akunya. (LF)
* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu.
Leave a Reply