Duh, Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Masih Tinggi, Masih Jauh dari Nol Persen




Kasih sayang seorang ibu, Selamat Hari Ibu
Kasih sayang seorang ibu (KalderaNews/Ist)

JAKARTA, KalderaNews.com – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi menjelaskan, secara definisi, kemiskinan ekstrem adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari US$ 1,9 purchasing power parities (PPP).

PPP adalah indeks harga internasional yang diukur dengan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli sekeranjang barang yang sama di setiap negara.

Pada periode 2015 – 2019 kondisi penduduk miskin ekstrem di Indonesia mengalami penurunan dari 7,2 persen menjadi 3,2 persen. Namun pada 2020 pandemi covid-19 melanda, jumlah penduduk miskin ekstrem meningkat menjadi 3,8 persen.

BACA JUGA:

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Maret 2021 jumlah penduduk miskin ekstrem naik hingga 4 persen atau setara 10,86 juta jiwa.

Memasuki September 2021 berdasarkan data dari Bappenas tingkat kemiskinan kembali menurun hingga 3,73 persen atau 10,18 juta jiwa, dan pada 2024 diharapkan mencapai nol persen.

“Guna mendukung percepatan penghapusan ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi baik untuk tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Regulasi ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengambil langkah-langkah percepatan dalam penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujar Teguh.

Salah satu regulasi yang dikeluarkan pemerintah guna percepatan program penghapusan kemiskinan ekstrem adalah Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam regulasi ini terdapat dua instruksi yang ditujukan kepada 28 menteri dan kepala lembaga serta Gubernur dan Bupati/Walikota.

Menurut Teguh, setidaknya terdapat tiga pilar percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yakni komitmen pemerintah dalam bentuk akomodasi penghapusan kemiskinan ekstrem dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024.

“Apabila penghapusan kemiskinan ekstrem tidak tertuang dalam dokumen perencanaan daerah maka akan sulit bagi pemerintah daerah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah di tahun 2024,” lanjutnya.

Selanjutnya, konvergensi program, anggaran, dan sasaran dengan agenda pensasaran masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).

Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan dan menterpadukan program kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang mendorong pelibatan sektor swasta serta edukasi kepada masyarakat.

“Pemerintah tingkat daerah meningkatkan komitmen upaya penurunan kemiskinan ekstrem melalui inovasi program kegiatan dalam upaya penguatan pemberdayaan ekonomi berbasis keunggulan daerah, penguatan kapasitas Pemda yang menangani kemiskinan ekstrem dan penguatan kemitraan dengan sektor swasta,” jelasnya.

* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan di-share pada saudara, sahabat, dan teman-temanmu!




Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*