JAKARTA, KalderaNews.com – Anggota Komisi X DPR RI Rano Karno menyoroti permasalahan minimnya jumlah tenaga pustakawan secara nasional. Ia mengatakan, masalah kurangnya tenaga perpustakaan menjadi krusial di tengah keprihatinan literasi masyarakat Indonesia yang masih rendah.
Ia menyebutkan skor kemampuan membaca anak Indonesia berada pada dalam urutan 6 (enam) terbawah dari 80 negara berdasarkan survei yang diadakan oleh Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2018.
Kemampuan membaca siswa Indonesia berada pada skor 371, sementara rata-rata skor negara OECD adalah 487.
BACA JUGA:
- Skor Literasi Membaca Peserta Didik di Indonesia Masih Rendah, Program Transformasi Kebahasaan Bakal Membantu?
- Anak Cerdas Terliterasi: Bukan Meminta Anak Mampu Membaca Sejak Dini, Ini Kata Pakarnya
- Indonesia Alami Darurat Literasi, Kemendikbudristek Luncurkan Merdeka Belajar Episode ke-23
“Perpustakaan tidak mungkin berjalan tanpa disiplin ilmu Perpustakaan. Karena itu, rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ini juga harus membuat formasi untuk tenaga pustakawan,” ujar Rano Karno baru-baru ini di Lebak.
Ia menyampaikan tiga komponen yang diperlukan untuk meningkatkan literasi yaitu aktor, kultur dan infrastruktur. Dalam hal ini, aktor adalah pustakawan yang memiliki kompetensi dalam mengelola perpustakaan.
“Jadi bagaimana bisa meningkatkan literasi, jika perpustakaan tidak dikelola oleh pustakawan,” bebernya.
Rano mengungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X bersama Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando sebelumnya, dikemukakan Indonesia masih kekurangan jumlah pustakawan sebanyak 439.680 orang.
Jumlah tersebut meliputi semua jenis perpustakaan di Indonesia, baik perpustakaan umum, khusus, sekolah negeri, swasta, maupun perguruan tinggi.
Menurutnya, kondisi ini tidak boleh terus berlangsung, karenanya pemerintah harus segera mengambil langkah strategis melalui kebijakan rekrutasi dan sistem pembinaan pustakawan yang terstruktur.
Ia pun prihatin sumber daya pustakawan saat ini rata-rata berada di atas usia 50 tahun dan banyak yang akan memasuki masa pensiun sehingga perlu regenerasi.
Senada diungkapkan anggota Komisi X DPR RI Sakinah Aljufri. Ia menilai pemenuhan jumlah pustakawan di Indonesia harus menjadi prioritas pemerintah. Hal itu guna memenuhi tujuan dasar bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ia menjelaskan terdapat kesenjangan yang tinggi antara ketersediaan dan kebutuhan pustakawan. Saat ini, ketersediaan pustakawan di Indonesia hanya bisa meng-cover kebutuhan sebanyak 7,51 persen, sementara sebesar 92,49 persen belum dapat terpenuhi kebutuhan pengadaannya.
Menurutnya, diperlukan orang-orang khusus yang menangani pengelolaan perpustakaan. Sehingga, tidak hanya menyiapkan tempat perpustakaan saja akan tetapi harus ada orang yang memang spesifik di bidang itu.
“Kita mendengar ada pustakawan atau pengelola perpustakaan yang sudah mengabdi 17 tahun namun belum mendapatkan kejelasan status kepegawaian. Ini sangat memprihatinkan, seharusnya pemerintah harus memberikan nilai khusus bagi mereka-mereka ini dan mempercepat untuk mengangkat mereka menjadi PNS itu yang kami harapkan,” jelas Sakinah di Kabupaten Karawang.
Menurut penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), skor Indonesia pada tahun 2022 sebesar 64,48 dari skala 1-100. Angka tersebut dinilai masih belum menggembirakan dan terus menjadi masalah nasional yang sangat memprihatinkan.
“Dengan demikian kita harus bersinergi, berjalan bersama-sama. Tidak bisa hanya komunitas saja namun semua stakeholder yang terkait harus terlibat,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com
Leave a Reply