Wow! Mau Bangun Universitas HAM Pertama di Dunia, Menteri Natalius Pigai Minta Anggaran Rp 20 Triliun

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. (Ist)
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. (Ist)
Sharing for Empowerment

JAKARTA, KalderaNews.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dapat sorotan publik lantaran ingin anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.

Kata Pigai, kementerian yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto ini butuh dana Rp20 triliun untuk membangun HAM di Indonesia.

“Soal anggaran saya mau bangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM,” tulisnya di laman X @nataliusPigai2.

BACA JUGA:

Ia menerangkan, universitas itu akan dipimpin putra Indonesia berkelas dunia bidang HAM.

“Dan ini icon Indonesia di panggung HAM dunia bahkan satu-satunya di dunia,” imbuh Pigai.

Tentang Universitas Hak Asasi Manusia (UnHAM)

Natalius Pigai menjelaskan bahwa UnHAM ini akan memiliki jurusan ekonomi, sosial, budaya, dan yang lain.

Pun akan dilengkapi dengan laboratorium HAM dan pusat studi HAM.

“Ini akan menjadi satu-satunya di dunia lho!” ujar Pigai kepada jurnalis di Jakarta.

Tetapi, katanya, anggaran untuk kementerian baru ini hanya Rp64 miliar. Tentu menurut Pigai ini tidaklah cukup.

“Anggaran yang ada kan Rp 64 miliar ya. Anggaran yang dikasih ini. Mereka berpikir Kementerian HAM hanya mengawasi pekerjaan-pekerjaan pemerintah, tidak!” ujar Pigai.

“Kementerian HAM itu pembangunan hak asasi manusia. Sesuai dengan amanat konstitusi salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan HAM, kebutuhan akan sandang, pangan dan papan,” imbuhnya.

Pigai juga menjelaskan bahwa kementeriannya akan menjalankan fungsi audit hak asasi manusia kepada kabupaten/kota, provinsi, dan pusat serta kementerian/lembaga.

“Kita meminta semua membuat, misalnya, ketika memasukkan program itu harus berdasarkan nilai-nilai HAM, bagaimana implementasinya udah dimasukkan atau belum kan kami harus audit,” paparnya.

Dia mengklaim telah mempelajari program yang sebelumnya ada di bawah Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM. Untuk setahun ke depan, sudah ada rancangan program untuk dieksekusi.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmuTertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.




Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*