
JAKARTA, KalderaNews.com – Wacana pemerintah untuk membangun Sekolah Rakyat, sebagai pendidikan gratis bagi anak-anak dari kelompok kurang mampu dan miskin ekstrem, menuai beragam polemik.
Seperti yang diketahui, Presiden Prabowo bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan rencana pembangunan Sekolah Rakyat dalam rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, 3 Januari 2025.
Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan pendidikan gratis, berkualitas, dan berkonsep asrama, yang juga menjamin kebutuhan gizi siswa.
BACA JUGA:
- Kemendikti Saintek Angkat Suara Soal Tukin Dosen 2025: Sudah Diajukan ke Kemenkeu
- Waduh, Tukin Tak Dibayar, Dosen ASN Kemendikti Akan Mogok Mengajar!
Kemensos berencana berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mewujudkan program
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, menilai langkah yang akan dicanangkan oleh Kemensos ini belum dapat dijadikan solusi efektif.
“Untuk Sekolah Rakyat khusus anak-anak tidak mampu, menurut kami, sebaiknya akses terhadap sekolah negeri diperluas. Bukan dengan mengklasterkan mereka di satu tempat. Saya kira itu belum menjadi solusi,” ujar Iman.
Ia menyarankan agar pemerintah fokus pada pengelolaan sekolah negeri yang ada sehingga mampu menampung siswa dari keluarga kurang mampu tanpa membedakan status ekonomi sosial. Menurut Iman, sekolah negeri harus mampu menjadi sarana pendidikan inklusif untuk semua kalangan.
Fokus pada optimalisasi sekolah negeri
Iman mengusulkan agar pemerintah memprioritaskan anak-anak dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendapatkan akses pendidikan di sekolah negeri dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.
“Sebaiknya anak-anak penerima PKH dimasukkan ke sekolah negeri, bukan malah membangun sekolah baru di bawah Kementerian Sosial,” ucap Iman.
Iman juga menilai bahwa Kemensos telah memiliki banyak tanggung jawab, seperti menaungi anak yatim piatu, miskin, dan terlantar. Oleh karena itu, menurutnya, pembangunan sekolah baru di bawah Kemensos tidak perlu menjadi prioritas saat ini.
Namun, jika pemerintah tetap berencana membangun Sekolah Rakyat dengan konsep boarding school, maka Iman menekankan perlunya pengelolaan yang serius dan dilakukan oleh pihak yang berpengalaman. Ia menegaskan bahwa kualitas pembelajaran harus menjadi perhatian utama agar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem tidak menerima pendidikan yang lebih rendah dibanding siswa lainnya.
“Konsep boarding school itu harus dikelola secara serius dan oleh orang yang benar-benar berpengalaman,” jelasnya.
Meski memiliki niat baik, wacana pembangunan Sekolah Rakyat memunculkan kekhawatiran mengenai efektivitas dan dampaknya terhadap prinsip inklusivitas pendidikan.
Optimalisasi sekolah negeri dan pemberian akses bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem menjadi solusi yang dinilai lebih strategis untuk memastikan pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply