Pajak PBB Naik Hingga 250 Persen, Mahasiswa di Pati Lakukan Aksi Demo

PATI, KalderaNews.com–  Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pati menggelar aksi unjuk rasa.

Aksi ini dilakukan untuk menentang kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai 250 persen.

Sebagai bentuk protes, para demonstran memblokade jalan menuju Alun-Alun Pati dan akses ke gerbang utama Pendopo Kabupaten. Aksi ini terjadi sejak pukul 10.00 WIB pada hari Selasa (3/6).

BACA JUGA:

• Represif! Cho Yong Gi, Mahasiswa UI Jadi Tersangka Aksi May Day
• Ini Pemicu 93 Mahasiswa Trisakti Ditangkap Saat Demo di Balai Kota Versi Polisi
• Ricuh! Demo Mahasiswa Uncen Tolak Kenaikan UKT Berujung Bakar Mobil Polisi di Jayapura!

Setibanya di lokasi, para mahasiswa segera menggelar berbagai poster yang berisi kritik pedas terhadap kebijakan pemerintah daerah tersebut yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

Beberapa poster yang dibawa peserta aksi bertuliskan: “Kalau Benar Punya Hati Buka Mata Dengar Kami Bersuara, Yang Dulu Janji Kini Janji Kosong”, “PBB : Pajak Begitu Berat”, “Pajak Yang Kau Dapat Harus Kau Pertanggungjawabkan”, dan “Satu Tetes Keringat Orang tuamu Dihabiskan Bayar Pajak yang Melejit”.

Desak Bupati lakukan dialog dengan mahasiswa

Para mahasiswa mendesak agar Bupati Sudewo hadir dan berdialog langsung dengan mereka di lokasi demonstrasi. Selain itu, massa juga mempertanyakan perihal Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai tidak transparan.

Mereka menilai, sebelum menaikkan pajak, seharusnya pemerintah terlebih dahulu membuka data PAD kepada publik.

“Harusnya mengevaluasi PAD bukannya langsung menaikkan PBB,” tegas salah satu peserta aksi.

Tak hanya memprotes tingginya persentase kenaikan, mahasiswa juga menyoroti minimnya sosialisasi dari pemerintah terkait perubahan kebijakan ini. Mereka menuntut adanya keterbukaan informasi serta komunikasi yang efektif agar masyarakat dapat memahami kebijakan pajak secara utuh.

Dalam tuntutannya, PMII mengajukan alternatif agar kebijakan kenaikan pajak difokuskan pada sektor-sektor yang lebih potensial secara ekonomi. Salah satunya adalah industri hiburan malam yang dianggap lebih mampu menyerap beban pajak.

“Pajak dari sektor usaha seperti karaoke lebih layak dinaikkan karena tidak membebani masyarakat kecil yang justru sedang berjuang untuk bertahan hidup,” terang Muhajir, salah satu orator aksi.

Muhajir juga menyampaikan harapannya agar aksi damai ini menjadi pemicu perubahan sikap dari pemerintah daerah, khususnya dalam membuat kebijakan publik yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap pemerintah mendengarkan suara rakyat dan mengambil langkah yang adil demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.