JAKARTA, KalderaNews.com – Sebanyak 372 guru besar fakultas kedokteran dari 23 universitas di Indonesia deklarasi tidak percaya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Para guru besar menegaskan, tidak bisa mempercayai kredibilitas Budi Gunadi yang dianggap menurunkan mutu pendidikan kedokteran.
“Kami tidak lagi dapat mengembalikan kepercayaan kami kepada Menteri Kesehatan untuk memimpin reformasi dan tata kelola kesehatan yang inklusif, adil, dan berlandaskan bukti,” bunyi deklarasi tersebut.
Deklarasi dibacakan di aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Juni 2025.
BACA JUGA:
- Desakan Makin Meluas, Dekan FK Se-Indonesia Sebut Kebijakan Kemenkes Salah Arah
- FK UI Vs Kemenkes! Guru Besar Murka Bongkar Penyimpangan UU Kesehatan
- Waspada! Kasus Covid-19 Terus Meningkat di Asia, Kemenkes Keluarkan Edaran
6 kebijakan bikin geram guru besar
Setidaknya ada 6 kebijakan Menkes yang mendasari deklarasi para guru besar tersebut.
- Pertama, mereka menentang penyelenggaraan pendidikan dokter di luar sistem universitas.
- Kedua, mereka keberatan dengan pemisahan fungsi akademik dari rumah sakit pendidikan.
- Ketiga, mereka menolak pemindahan kolegium di bawah Kementerian Kesehatan.
- Keempat, mereka tak setuju dokter umum dilatih untuk bisa melakukan operasi caesar di daerah terpencil.
- Kelima, mereka tak ingin dokter dipindahkan atas nama penghilangan sentimen almamaterisme.
- Keenam mereka menolak adanya pembingkaian negatif akan masalah perundungan di lingkungan dokter.
Sebelumnya, pada 16 Mei 2025, 158 Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia telah menyuarakan keenam hal tersebut di Salemba.
Lantas, empat hari kemudian, para guru besar menuliskan keresahan itu dan mengirimkannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Tetapi, sudah hampir sebulan berlalu, Menteri Kesehatan belum menindaklanjuti keluhan para guru besar tersebut.
“Dalam perjalanannya, kami belum melihat adanya perubahan. Jadi kami menyampaikan bahwa sulit bagi kami untuk memberikan kepercayaan kami dalam kemajuan pembangunan dunia kesehatan negeri ini,” papar dokter spesialis bedah plastik plastik konsultan, Teddy Prasetyono.
Sementara itu, guru besar Universitas Indonesia yang turut hadir di acara tersebut, Sulistyowati Irianto menyatakan, Menteri Kesehatan terlalu ikut campur mengatur sistem pendidikan kedokteran.
Sehingga hal itu mengancam otonomi dari penyelenggaran pendidikan tinggi dan kebebasan akademis para ilmuwan.
“Segala kebijakan yang sudah dikeluarkan itu mungkin punya aspek legalitas otoritatif, tapi kehilangan legitimasi sosial karena kami tidak mempercayainya lagi dan kami sangat khawatir dampak-dampaknya yang akan berjalan di kemudian hari,” tegas Sulistyowati.
Ia menegaskan, tidak menutup kemungkinan para guru besar bakal membuat deklarasi berjilid-jilid selama pemerintah belum berbenah.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply