PATI, KalderaNews.com– Ribuan santri dari berbagai daerah di Kabupaten Pati menyatakan siap bergabung dalam aksi unjuk rasa besar-besaran.
Unjuk rasa ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) sebesar 250 persen yang diumumkan oleh Bupati Pati, Sudewo.
Aksi ini diinisiasi oleh kelompok yang menamakan diri Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi atau disingkat Aspirasi, yang juga sudah mulai menggalang donasi untuk mendukung pelaksanaan demonstrasi yang rencananya berlangsung di Alun-Alun Pati tanggal 13 Agustus 2025 mendatang.
BACA JUGA:
- Pajak PBB Naik Hingga 250 Persen, Mahasiswa di Pati Lakukan Aksi Demo
- Buntut Kasus Penganiayaan, Ribuan Santri Gelar Aksi Demo di Polda DIY, Ini Isi Tuntutannya
- Ricuh! Demo Mahasiswa Uncen Tolak Kenaikan UKT Berujung Bakar Mobil Polisi di Jayapura!
“Prediksi kami ada 5.000 santri yang akan bergabung,” ujar Koordinator Umum Aspirasi, Sahal Mahfudh.
Ia menyebutkan bahwa saat ini sudah lebih dari 1.500 orang yang mengonfirmasi keikutsertaan. Para santri akan turun ke jalan dengan mengenakan sarung dan baju putih sebagai simbol identitas mereka.
Dalam demonstrasi nanti, mereka juga akan menyuarakan penolakan terhadap beberapa kebijakan Bupati lainnya, salah satunya adalah program lima hari sekolah.
Tolak Kebijakan Kenaikan PBB 250 Persen dan Program 5 Hari Sekolah
Menurut mereka, kebijakan ini dapat mengganggu aktivitas di lembaga pendidikan keagamaan seperti TPQ dan madrasah diniyah.
Peserta unjuk rasa menilai bahwa kebijakan lima hari sekolah menyebabkan siswa pulang terlalu sore, sekitar pukul 15.00.
“Santri sudah kelelahan ketika pulang sekolah,” katanya. Program ini mulai diberlakukan pada awal Juli 2025.
Selain kenaikan PBB P-2, kebijakan lain yang dipermasalahkan adalah penerapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 10 persen, yang dikhawatirkan akan menjadi beban tambahan bagi para pelaku UMKM. “Akan memberatkan UMKM,” ungkapnya.
Aksi unjuk rasa besar-besaran dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2025 di depan Kantor Bupati Pati, dan akan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.
Donasi untuk mendukung aksi tersebut telah dibuka sejak 1 Agustus. Sempat terjadi penyitaan terhadap barang-barang hasil donasi oleh Satpol PP pada 5 Agustus, namun barang-barang tersebut kemudian dikembalikan setelah muncul protes dari warga.
Sudewo, Bupati Pati dari Partai Gerindra, menyatakan bahwa kebijakan menaikkan PBB P-2 sebesar 250 persen merupakan hasil kesepakatan dalam rapat bersama para camat dan anggota Paguyuban Solidaritas Kepala dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) pada 18 Mei 2025.
Ia menjelaskan bahwa tarif PBB di wilayah tersebut sudah lama tidak mengalami kenaikan, sementara kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik semakin besar.
Namun, keputusan tersebut mendapat penolakan luas dari masyarakat. Merespons hal itu, Sudewo dengan tegas menyampaikan,
“Siapa yang menolak? Silakan lakukan.”
Ia bahkan menantang masyarakat untuk membawa lebih banyak massa dalam demonstrasi.
“Saya tidak akan mengubah keputusan, tetap maju,” tegasnya dalam sebuah video yang beredar di media sosial.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply