JAKARTA, KalderaNews.com- Program makan bergizi gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah maraknya kasus keracunan massal di berbagai daerah.
Di tengah ribuan siswa yang terdampak, DPR menemukan adanya ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Temuan ini disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin, usai kunjungan kerja ke Batam, Kepri.
BACA JUGA:
- Ramai, Ada Perjanjian MBG di Blora, Jika Terjadi Keracunan Minta Dirahasiakan
- Waduh, Orangtua Harus Teken Surat Tidak Tuntut Keracunan MBG
- 5.360 Anak Telah Jadi Korban Keracunan MBG, Istana Minta Maaf, Cukupkah?
“BGN menyebut ada sekitar delapan ribuan SPPG yang ditetapkan. Namun, lima ribu di antaranya tidak jelas keberadaannya. Ada yang hanya membuka akun, tetapi lokasi fisiknya tidak ada. Informasi yang saya terima, termasuk di Batam, meskipun tidak sepenuhnya. Ini menimbulkan dugaan bahwa SPPG tersebut hanya untuk dijual,” ungkap Sahidin.
DPR Minta BGN Perketat Pengawasan
Ia mendorong agar Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan, mengingat muncul indikasi banyak SPPG dikelola oleh pihak tertentu. Menurutnya, lemahnya koordinasi antara BGN dan pemerintah daerah juga menjadi masalah serius.
“Kami minta kepada BGN, baik pusat maupun daerah, agar menyelesaikan masalah ini, khususnya di Kepri. Jangan sampai program ini hanya sekadar ‘booking’, akunnya sudah terdaftar lalu dijual. Kalau seperti ini, kita khawatir program prioritas Presiden Prabowo Subianto justru bermasalah,” tegasnya.
Sahidin menambahkan, aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Ia menekankan perlunya sistem pengawasan yang terintegrasi agar kejadian keracunan dapat dicegah sejak awal.
Pihak Istana Minta Maaf
Sebelumnya, pihak Istana menyampaikan permohonan maaf terkait sejumlah kasus keracunan massal siswa usai mengonsumsi MBG.
Peristiwa ini terjadi di berbagai wilayah, mulai dari Bengkulu, Garut, Lamongan, Bau-Bau, Banggai Kepulauan, hingga Kupang, dengan jumlah korban mencapai ribuan anak.
Permintaan maaf tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
“Atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, kami memohon maaf karena terjadi beberapa kali kasus di sejumlah daerah. Itu bukan sesuatu yang diharapkan, apalagi disengaja,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah insiden serupa di masa depan.
“Ini tentu menjadi catatan dan bahan evaluasi. Upaya mitigasi dan perbaikan juga sedang dilakukan agar masalah ini tidak terulang lagi,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply