
Laporan mendalam sengketa lahan UIN Jakarta dan Yayasan Syarif Hidayatullah. Ketahui kronologi, klaim sewa, dan dampaknya.
PAMULANG, KalderaNews.com – Perseteruan antara Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta terkait sengketa tata kelola serta perebutan aset lembaga pendidikan kian memanas.
Konflik yang berdampak langsung pada keberlangsungan kegiatan belajar mengajar (KBM) ratusan siswa madrasah dari jenjang TK hingga Aliyah di Ciputat dan Pamulang ini diwarnai dugaan kenaikan tarif sewa lahan sepihak, perombakan akta kepengurusan mendadak, hingga aksi penguasaan fisik area sekolah.
Berdiri Sejak 1970-an dari Uang Kolektif Dosen
Ketua Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta, Ilham Aufa, membeberkan kronologi dan duduk perkara sengketa yang kini tengah berproses di meja hijau. Ilham menjelaskan bahwa yayasan menaungi unit sekolah dari TK, SD, MI, MTs, hingga MA.
BACA JUGA:
- Curhat Kesuksesan, Habib Ja’far Akui Tak Lepas dari Ilmu UIN Jakarta
- Dies Natalis ke-64 UIN Jakarta, Rektor Amany Lubis: Berkomitmen Jadi Kiblat Peradaban Islam
- Pemberhentian 2 Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Diduga Maladministrasi
Secara historis, yayasan dibentuk pada rentang 1972–1973 atas inisiatif kolektif para dosen IAIN (sekarang UIN) Jakarta yang ingin menyediakan sarana pendidikan bagi anak-anak mereka.
Secara kelembagaan dan finansial, yayasan berdiri mandiri tanpa aliran dana APBN/APBD.
“Secara sejarah, yayasan ini dibentuk atas keresahan dosen-dosen IAIN pada saat itu agar anak-anaknya bisa sekolah di dekat mereka. Dibuatlah Madrasah Pembangunan. Sampai di laporan keuangan tidak ada sama sekali uang negara yang masuk ke dalam yayasan kita. Nol,” tegas Ilham Aufa.
Mengenai legalitas lahan, pihak yayasan membedakan secara tegas antara dua lokasi:
- Lahan Pamulang: Murni milik yayasan, baik tanah maupun bangunan bersertifikat atas nama yayasan.
- Lahan Ciputat: Merupakan tanah negara yang dikelola UIN Jakarta. Yayasan tidak pernah mengeklaim kepemilikan lahan Ciputat dan mengikatnya secara resmi melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) sewa-menyewa lahan.
Target PTN-BH dan Lonjakan Sewa 400 Persen
Hubungan kemitraan yang harmonis bertahun-tahun mulai retak saat pimpinan UIN Jakarta berencana menggenjot pendapatan lembaga guna mengejar target peralihan status dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) dengan target Rp 1 triliun.
Guna mengejar target tersebut, pihak UIN menaikkan biaya sewa lahan yang ditempati yayasan di Ciputat secara drastis hingga empat kali lipat (400%). Biaya sewa yang awalnya Rp 1 miliar sekian melonjak menjadi Rp 4 miliar sekian.
Bahkan, biaya sewa TK Kutilang naik dari Rp 30 juta menjadi Rp 300 juta per tahun, sementara total pendapatannya hanya Rp 90 juta per tahun.
Permohonan keringanan dari yayasan ditolak. Pada Maret, yayasan berinisiatif membayar biaya sewa sesuai nominal tahun sebelumnya, namun dana tersebut dikembalikan oleh pihak UIN dan disusul pemasangan plang penyitaan lahan secara sepihak.
Temuan Cacat Prosedur Ombudsman & Pembatalan KMA oleh PTUN
Konflik semakin memuncak ketika Kementerian Agama memfasilitasi integrasi tiga yayasan ke naungan BLU UIN Jakarta yang memicu terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1543. Yayasan Syarif Hidayatullah kemudian meminta peninjauan dari Ombudsman RI.
Ombudsman RI menyimpulkan adanya tiga indikasi maladministrasi:
- Cacat Substansi
- Cacat Prosedur
- Cacat Wewenang
Ombudsman memberikan saran perbaikan kepada Menteri Agama untuk meninjau kembali KMA tersebut.
Hasilnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan yayasan dan resmi membatalkan KMA Nomor 1543, sehingga UIN dinilai tidak memiliki dasar hukum untuk mengambil alih pengelolaan sekolah yayasan secara sepihak.
Perombakan Akta, Penguasaan Dini Hari, & Klarifikasi Humas UIN
Meskipun KMA telah dibatalkan, perselisihan berlanjut pada ranah administratif dan penguasaan fisik.
Diduga terjadi perombakan pengurus secara sirkuler pada Mei yang menggeser nama Ilham Aufa dari sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, meskipun dirinya memegang akta lama yang sah.
Pada 24 November dan Sabtu (22/8) dini hari pukul 03.00 WIB, terjadi aksi pengerahan massa ke area Sekolah Islam Pamulang (SIP).
Server, komputer, dokumen, hingga dua mobil operasional diambil paksa, sehingga fasilitas sekolah digital terganggu dan siswa sempat terpaksa menjalani Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Menanggapi tuduhan penggunaan jasa preman, Kepala Pusat Informasi dan Humas UIN Jakarta, Zaenal Muttaqin, memberikan bantahan resmi:
“Perlu kami luruskan, mereka bukan preman. Mereka adalah sekuriti UIN Jakarta yang menjalankan tugas pengamanan untuk menjaga aset negara. Salah satu persoalan serius adalah adanya dugaan informasi bahwa aset pernah diagunkan oleh pengurus yayasan sebelumnya kepada sebuah bank tanpa persetujuan UIN Jakarta,” ujar Zaenal.
Sikap Orang Tua Murid dan Gelombang Penolakan Tokoh Alumni
Dampak perseteruan ini membuat para orang tua dan wali murid (OTM) SD Islam Plus (SDIP) dan TK Islam Plus (TKIP) Pamulang mengambil sikap tegas.
Dedi Setiawan, salah satu wali murid, menyatakan para orang tua telah menandatangani kesepakatan bermeterai bersama kedua pihak bersengketa agar menahan diri hingga ada putusan hukum berkekuatan tetap (inkrah).
“Kami orang tua murid akan menerima siapa pun pihak yayasannya, tetapi jangan sampai terjadi lagi aksi yang mengganggu KBM. Jika ada pihak yang membuat kegaduhan, mereka akan berhadapan langsung dengan orang tua murid dan kami akan menuntut ganti rugi materiil maupun nonmateriil,” tegas Dedi.
Dukungan terhadap penyelesaian yang beradab juga disuarakan oleh puluhan tokoh alumni UIN Jakarta, termasuk pemerhati politik Ray Rangkuti, akademisi Burhanuddin Muhtadi, hingga Ketua YLBHI Muhammad Isnur.
Melalui surat pernyataan bersama, mereka menolak segala bentuk intimidasi dan mendesak pimpinan UIN Jakarta menghormati proses hukum di pengadilan tanpa tindakan eksekusi sepihak.
Saat ini, pihak Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta resmi mendaftarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Depok untuk membatalkan akta kepengurusan baru yang dinilai cacat hukum.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.


Leave a Reply