Utas viral Ferry Koto kritisi aksi Sekretaris Kabinet Teddy cek buku pelajaran SD. Netizen pertanyakan urgensi dan isu proyekan.
JAKARTA, KalderaNews.com – Jagat media sosial Threads mendadak ramai membincangkan kabar mengenai aksi evaluasi buku pelajaran Sekolah Dasar (SD) yang diungkap oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
Isu ini menjadi perhatian luas setelah aktivis media sosial, Ferry Koto, mengunggah utas kritis melalui akun pribadinya yang mempertanyakan dasar teknis serta urgensi dari pernyataan tersebut.
Ferry Koto menyentil pengakuan Teddy yang menyebut Presiden Prabowo Subianto turut memeriksa buku-buku pelajaran SD akibat kekhawatiran atas ukuran huruf yang dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan standar buku sekolah di negara lain.
BACA JUGA:
- Viral! Buku Pelajaran Berisi QR Code Judi Online, Warganet Geram
- Sah! SMA Negeri di Jawa Barat Dilarang Jual Seragam Sekolah dan Buku Pelajaran
- Tim Kemenag Selidiki Buku Mata Pelajaran Fikih Kelas VII untuk MTs yang Bermasalah
Dalam utasnya, Ferry Koto memberikan pandangan kritis terkait relevansi dan tata kelola penyusunan materi edukasi nasional. Ia menegaskan bahwa seluruh isi dan format buku teks pelajaran di Indonesia seharusnya merujuk langsung pada acuan kurikulum nasional yang berlaku, bukan sekadar dibandingkan secara parsial dengan spesifikasi buku dari negara asing.
Kritik tersebut kian tajam saat Ferry mencetuskan spekulasi publik mengenai kemungkinan adanya motif tersembunyi di balik wacana perubahan cetakan buku ini, dengan mempertanyakan apakah langkah evaluasi tersebut berujung pada indikasi proyek pengadaan buku baru dalam skala besar.
Utas yang diunggah Ferry Koto tersebut langsung memicu gelombang tanggapan dan reaksi kritis dari para warganet. Banyak netizen mengaitkan isu cetak ulang buku ini dengan dinamika anggaran di sektor pendidikan.
Beberapa pengguna media sosial seperti akun @misiani.ani.msi_kepanjen, @b_agungnugroho_st.mm, dan @purgatorymogsaw secara terbuka mengekspresikan kekhawatiran mereka mengenai potensi komersialisasi dan pembengkakan anggaran melalui proyek pengadaan buku.
Sementara itu, akun @faizaaiza menekankan bahwa hal mendesak yang dibutuhkan saat ini adalah penambahan alokasi anggaran yang tepat sasaran, bukan perubahan wacana yang dinilai kurang fundamental.
Selain masalah efisiensi anggaran, netizen juga menyoroti skala prioritas pemerintah dalam membenahi sektor pendidikan nasional.
Akun @hnyprilia dan @afrasekar menyuarakan kritik bahwa langkah memeriksa cetakan buku SD terkesan mengaburkan persoalan yang jauh lebih mendesak, seperti kondisi fisik bangunan sekolah di daerah pedalaman yang rusak parah serta masalah kesejahteraan guru yang hingga kini belum merata.
Di sisi lain, peran aktif Sekretaris Kabinet juga tidak luput dari sorotan publik, sebagaimana diutarakan oleh akun @daisyflo94 yang mempertanyakan porsi tugas teknis jajaran kepresidenan di tengah keberadaan kementerian teknis yang membidangi pendidikan.
Diskusi hangat di media sosial ini mencerminkan tingginya ekspektasi dan pengawasan publik terhadap setiap kebijakan operasional pemerintah.
Masyarakat berharap evaluasi terhadap sarana belajar-mengajar, termasuk buku teks pelajaran, benar-benar didasari oleh kajian pedagogis yang matang demi meningkatkan mutu pendidikan anak bangsa, serta mengedepankan transparansi agar terhindar dari persepsi bahwa kebijakan tersebut sekadar menjadi komoditas proyek semata.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com
Leave a Reply