Warganet mendesak pemeriksaan ijazah anggota DPR RI. Simak isi petisi, jumlah dukungan, dan data latar belakang pendidikan legislator.
JAKARTA, Kalderanews.com– Desakan agar seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka dokumen ijazah dan menjalani verifikasi pendidikan ramai disuarakan masyarakat.
Seruan tersebut mencuat di tengah perhatian publik terhadap polemik keabsahan ijazah mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Isu keterbukaan riwayat pendidikan pejabat publik pun ikut menjadi sorotan. Sejumlah masyarakat menilai dokumen akademik para wakil rakyat perlu dapat diakses agar publik bisa mengetahui rekam jejak pendidikan mereka.
BACA JUGA:
- Inilah Sosok Subhan Palal, Penggugat Suket Gibran Hingga Akhirnya Mundur
- Pimpinan DPR Terima Usulan Pemakzulan Gibran, Ini Aturan Pengajuan HMP
- Ini Lho Wujud Asli Suket Penyetaraan SMA Gibran Rakabuming
Heboh Petisi Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI
Berdasarkan penelusuran di platform petisi daring Change.org, setidaknya terdapat delapan petisi berbeda yang memuat tuntutan pemeriksaan ijazah pejabat negara dan anggota legislatif.
Salah satu petisi yang menarik perhatian berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!”. Petisi yang digagas oleh Farida Octavia tersebut telah memperoleh 12.732 tanda tangan saat dipantau.
Petisi itu ditujukan kepada pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Dalam keterangannya, penggagas petisi menilai rekam jejak pendidikan dan integritas anggota DPR merupakan informasi penting yang perlu diketahui masyarakat. Pasalnya, para legislator memiliki mandat untuk menyusun kebijakan, membentuk undang-undang, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
“Sebagai wakil rakyat yang memegang mandat konstitusi dan mengelola anggaran negara, integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan hal yang mutlak dan tidak boleh ditutupi dari publik,” tulis penggagas petisi.
Isi Petisi Inginkan Keterbukaan Informasi Pendidikan
Menurutnya, keterbukaan informasi pendidikan diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Publik dinilai berhak mengetahui apakah kualifikasi akademik para wakil rakyat diperoleh melalui proses pendidikan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka. Ketika integritas akademis seorang pejabat publik dipertanyakan, maka legitimasi kebijakan yang mereka hasilkan pun ikut dipertaruhkan,” demikian bunyi keterangan dalam petisi tersebut.
Melalui tuntutan itu, penggagas meminta pimpinan DPR RI mendorong seluruh anggota dewan agar bersedia membuka riwayat pendidikan beserta salinan ijazah secara sukarela. Dokumen yang dimaksud meliputi pendidikan tingkat menengah hingga perguruan tinggi.
Selain itu, KPU dan kementerian terkait diminta memfasilitasi pemeriksaan atau verifikasi independen terhadap keabsahan ijazah seluruh anggota DPR yang masih aktif. Proses pemeriksaan tersebut diharapkan dilakukan secara terbuka sehingga hasilnya dapat diketahui masyarakat.
“Seluruh anggota DPR untuk secara sukarela membuka dokumen ijazah mereka demi membuktikan integritas dan memulihkan kepercayaan rakyat,” tulis penggagas petisi.
Keterbukaan dokumen pendidikan tersebut juga dianggap sebagai bagian dari upaya memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Warganet Komentari Pendidikan DPR RI yang Tidak Transparan
Desakan agar ijazah anggota DPR diperiksa tidak hanya disampaikan melalui Change.org. Isu tersebut juga berkembang di media sosial setelah sejumlah pengguna membagikan tautan petisi dan mengajak masyarakat memberikan dukungan.
Salah satu ajakan disampaikan melalui akun Threads @melindawongso_ pada Kamis (12/11/2026). Unggahan tersebut mengajak warganet ikut mendukung pemeriksaan ijazah para anggota DPR.
Sejumlah pengguna media sosial turut menyuarakan ajakan serupa. Salah satunya mengingatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.
“Petisi cek ijazah anggota DPR, siapa saja yang setuju? Ingat kedaulatan rakyat,” tulis seorang pengguna media sosial.
Warganet lainnya meminta tautan petisi agar dapat ikut berpartisipasi.
“Info link dong petisi agar anggota @dpr_ri mau menunjukkan ijazahnya,” tulis pengguna lainnya.
Ada pula pengguna yang menyatakan kesiapannya untuk mengisi dan menyebarluaskan petisi tersebut.
“Mana sudah ada belum petisi cek ijazah DPR?! Sini biar ku isi dan share sebanyak-banyaknya,” tulis warganet lainnya.
211 Anggota DPR Tidak Mencantumkan Latar Belakang Pendidikan
Di tengah munculnya tuntutan transparansi tersebut, data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Statistik Politik 2024 mencatat sebanyak 211 dari total 580 anggota DPR RI terpilih periode 2024–2029 tidak mencantumkan latar belakang pendidikan dalam data pencalonan yang dipublikasikan.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 36,38 persen dari keseluruhan anggota DPR. Sementara itu, 369 anggota lainnya tercatat memiliki informasi jenjang pendidikan mulai dari SMA atau sederajat hingga doktoral.
Berikut rincian latar belakang pendidikan anggota DPR RI terpilih periode 2024–2029 berdasarkan publikasi tersebut
SMA atau sederajat: 63 orang.
- Diploma 3 (D3): 3 orang.
- Sarjana (S1): 155 orang.
- Magister (S2): 119 orang
- Doktor (S3): 29 orang.
Tidak mencantumkan pendidikan: 211 orang.
Data tersebut perlu dipahami secara tepat. Tidak tercantumnya informasi pendidikan dalam data pencalonan bukan berarti anggota DPR yang bersangkutan tidak memiliki ijazah atau terbukti menggunakan dokumen pendidikan palsu.
Selain itu, angka tersebut merupakan data anggota DPR terpilih pada Pemilu 2024, bukan hasil pemeriksaan atau audit terbaru terhadap keabsahan ijazah mereka pada November 2026.
Ramainya petisi dan seruan di media sosial memperlihatkan perhatian sebagian masyarakat terhadap keterbukaan informasi serta akuntabilitas pejabat publik.
Namun, tuntutan pemeriksaan tersebut tetap perlu dibedakan dari temuan pelanggaran karena keberadaan petisi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya ijazah yang tidak sah.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply