MK tidak menerima gugatan syarat ijazah UU Pemilu, sementara Kemendikdasmen mencabut suket penyetaraan pendidikan Gibran usai putusan MA.
JAKARTA, KalderaNews.com – Dinamika hukum terkait keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak krusial pada Kamis (12/11/2026) lalu.
Di satu sisi, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiel syarat bukti ijazah calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu.
BACA JUGA:
- Ini Lho Wujud Asli Suket Penyetaraan SMA Gibran Rakabuming
- Inilah Sosok Subhan Palal, Penggugat Suket Gibran Hingga Akhirnya Mundur
- Ini Isi Lengkap Surat Pencabutan Suket Gibran dari Kemendikdasmen
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA).
MK Nyatakan Gugatan Syarat Ijazah Tidak Memenuhi Syarat Formil
Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materiel Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang terdaftar dengan Nomor 382/PUU-XXIV/2026.
Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjelaskan bahwa permohonan yang diajukan oleh Farhan Hilmy tersebut gugur karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan perkara.
“Meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan-permohonan a quo, namun oleh karena permohonan para Pemohon adalah tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon,” ujar Daniel dalam sidang pengucapan putusan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ketidakhadiran pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan beragenda perbaikan permohonan pada Senin (2/11/2026) membuat majelis hakim tidak dapat mengesahkan alat bukti maupun mengonfirmasi surat penarikan permohonan yang diajukan. Akibatnya, permohonan dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025.
Sebelumnya, Farhan mempersoalkan frasa “oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah” dalam Pasal 227 huruf l UU Pemilu karena dinilai membatasi pengakuan jalur akselerasi luar negeri dan menegasikan ijazah pendidikan tinggi yang sah.
Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran Resmi Dicabut
Pada hari yang sama, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengonfirmasi bahwa Kemendikdasmen telah resmi mencabut Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka terbitan tahun 2019.
Pencabutan tersebut tertuang dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tertanggal 11 November 2026, yang membatalkan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Langkah ini merupakan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan putusan kasasi MA yang memenangkan gugatan Subhan Palal, sesuai amanat Pasal 53 ayat (6) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
“Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tegas Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menekankan bahwa tidak ada lagi jalur hukum untuk mempertahankan suket tersebut karena pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang berkedudukan sebagai tergugat tidak memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
Implikasi Konstitusional dan Nasib Gugatan di PTUN
Yusril menyoroti bahwa pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut membawa konsekuensi hukum yang serius terhadap pemenuhan syarat konstitusional jabatan Wakil Presiden.
- Evaluasi Syarat Jabatan: Menurut Yusril, batalnya penyetaraan pendidikan berarti syarat pendidikan sejak awal tidak terpenuhi. Konsekuensi hukumnya harus dilihat dalam kerangka konstitusi, yakni mekanisme apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan.
- Gugatan Denny Indrayana di PTUN: Terkait gugatan serupa yang tengah bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Yusril memperkirakan majelis hakim akan segera menghentikan pemeriksaan karena objek sengketanya (Suket penyetaraan) sudah dicabut dan tidak ada lagi.
Menutup keterangannya, Yusril membantah anggapan bahwa dirinya bertindak sebagai ketua tim penanganan polemik ijazah Wapres.
Ia menegaskan keterlibatannya murni menjalankan fungsi koordinasi masalah hukum sebagai Menko Kumham Imipas demi menjaga kepastian hukum dan prinsip negara hukum.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply