Kenali profil Subhan Palal, advokat lulusan UI penggugat suket SMA Gibran di MA hingga berujung pada pengunduran diri Wapres.
JAKARTA, KalderaNews.com – Nama advokat H.M. Subhan Palal, S.H., M.H. menjadi sorotan publik setelah gugatan kasasinya dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) luar negeri milik Gibran Rakabuming Raka.
Putusan tersebut bergulir hingga Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan putusan kasasi MA nomor 742 K/TUN/2026 yang dikutip dari laman resmi Kepaniteraan MA pada Jumat (30/10/2026), majelis hakim yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., mengabulkan gugatan Subhan untuk seluruhnya.
BACA JUGA:
- Ini Isi Lengkap Surat Pencabutan Suket Gibran dari Kemendikdasmen
- Gibran Rakabuming Raka Resmi Mengundurkan Diri dari Jabatan Wakil Presiden RI
- Baru Mau Dimakzulkan 120 Anggota DPR RI, Gibran Pilih Mundur?
Dalam amar putusannya, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan penarikan dokumen tersebut untuk dimusnahkan.
Latar Belakang Pendidikan dan Profesi
Dilansir dari berbagai sumber pemberitaan, pria bernama lengkap Muhammad Subhan Palal ini memiliki latar belakang akademik di bidang ilmu hukum.
Ia merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), tempat ia menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana (S.H.) sekaligus melanjutkan studi hingga meraih gelar magister hukum (M.H.).
Dalam karier profesionalnya, Subhan berprofesi sebagai seorang pengacara atau advokat. Ia mendirikan dan mengelola firma hukum bernama Law Firm H.M. Subhan Palal & Partners (atau H.M. Subhan Palal & Rekan) yang berkantor di kawasan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Rekam Jejak Manuver Hukum
Sebelum memenangkan perkara tata usaha negara di tingkat kasasi MA, Subhan dikenal aktif mengajukan berbagai gugatan yang berkaitan dengan syarat administratif maupun konstitusional pejabat publik dan peserta pemilu. Beberapa langkah hukum yang pernah ditempuhnya antara lain:
Gugatan Perdata Rp125 Triliun (2025)
Subhan sempat melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Gibran Rakabuming Raka dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Ia mempersoalkan syarat kelulusan pendidikan formal dan menuntut ganti rugi senilai Rp125 triliun untuk kas negara. Namun, perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh PN Jakarta Pusat karena dinilai bukan merupakan kewenangan peradilan umum.
Gugatan PTUN hingga Kasasi MA (2026)
Tidak berhenti di peradilan umum, Subhan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT melawan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Gugatannya sempat ditolak di tingkat pertama dan dikuatkan pada tingkat banding oleh PT TUN, sebelum akhirnya dimenangkan di tingkat kasasi MA pada 30 Oktober 2026.
Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi
Sebagaimana dikutip dari pernyataan Subhan di PN Jakarta Pusat pada September 2025 lalu, ia juga pernah mengajukan permohonan uji materi (judicial review) Pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Langkah tersebut berkaitan dengan penafsiran status kewarganegaraan kandidat presiden yang saat itu turut menyinggung nama Anies Baswedan.
Dalam keterangannya, Subhan menyebut langkah-langkah hukum tersebut merupakan bagian dari aktivitasnya sebagai warga negara dalam menguji kepatuhan syarat administratif para calon maupun pejabat negara terhadap peraturan perundang-undangan.
Tanggapan Subhan Usai Pengunduran Diri Gibran
Menanggapi keputusan Gibran Rakabuming Raka yang mundur dari kursi Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026), Subhan mengaku bersyukur dan merasa lega.
Ditemui di lingkungan PTUN Jakarta pada hari yang sama, ia menyatakan bahwa tujuan gugatannya sejak awal adalah memastikan kepemimpinan nasional diisi oleh sosok yang memenuhi syarat undang-undang.
“Alhamdulillah kita terbebas dari pemimpin yang tidak memenuhi syarat undang-undang. Gitu. Nah, berikutnya, ya kekosongan wapres harus segera diisi,” ujar Subhan kepada awak media di PTUN Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Lebih lanjut, Subhan menyampaikan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto terkait proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden ke depan.
Ia berharap presiden mempertimbangkan figur pengganti yang memenuhi kualifikasi pendidikan secara layak, memiliki keselarasan visi agar pemerintahan berjalan harmonis, serta berkarakter nasionalis-agamis.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply