Anggota Komisi XI DPR Tommy Kurniawan mendesak OJK dan BEI kawal kewajiban buyback 18 emiten delisting demi selamatkan investor.
The Path To Financial Freedom, EduFulus – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, Tommy Kurniawan, mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) segera merumuskan langkah konkret guna melindungi nasib investor ritel.
Desakan ini muncul menyusul rencana penghapusan pencatatan saham secara paksa (force delisting) terhadap 18 emiten di BEI yang dijadwalkan pada Selasa (10/11/2026).
Menurut pria yang akrab disapa Tomkur tersebut, kebijakan force delisting tidak bisa dipandang sebatas prosedur administratif pencoretan emiten dari papan perdagangan bursa.
SIMAK JUGA: 18 Emiten Delisting Hari Ini, Baru 1 yang Buyback Saham
Lebih dari itu, keputusan ini berdampak langsung pada nasib ribuan investor publik yang terancam kehilangan akses likuiditas atas dana yang telah mereka investasikan di pasar modal resmi.
“Dampak kebijakan delisting tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemegang saham pengendali, tetapi juga masyarakat luas yang selama ini mempercayakan dananya melalui mekanisme pasar modal resmi,” ujar Tommy Kurniawan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Rincian 18 Emiten yang Masuk Daftar Force Delisting
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, belasan perusahaan tercatat tersebut masuk dalam radar penghapusan pencatatan akibat persoalan fundamental dan kepatuhan yang berkepanjangan:
- 7 Perusahaan Pailit: Emiten dinyatakan pailit sehingga tidak lagi memiliki kelangsungan usaha yang memadai.
- 11 Perusahaan Suspensi Jangka Panjang: Emiten mengalami penghentian sementara perdagangan saham (suspensi) selama lebih dari 50 bulan berturut-turut.
Tommy menilai situasi ini menjadi alarm keras bagi tata kelola perusahaan tercatat (good corporate governance) sekaligus efektivitas fungsi pengawasan di pasar modal nasional.
Ia menegaskan bahwa meskipun setiap investor ritel memahami risiko dalam berinvestasi saham, risiko tersebut tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak hukum pemegang saham publik terlebih jika kegagalan emiten dipicu oleh pelanggaran hukum atau buruknya tata kelola internal.
Desakan Transparansi Kewajiban Buyback Saham
Sebagai instrumen utama perlindungan pemegang saham publik, Komisi XI DPR RI meminta OJK dan BEI memastikan seluruh emiten yang akan delisting menjalankan kewajiban pembelian kembali saham (buyback) sesuai ketentuan regulasi OJK yang berlaku.
Tommy menekankan bahwa kewajiban buyback tidak boleh berhenti sebagai formalitas aturan semata tanpa eksekusi nyata di lapangan. Untuk menjamin akuntabilitas, ia meminta regulator pasar modal membuka data secara transparan kepada publik mengenai:
- Perkembangan Penyelesaian: Progres konkret pemenuhan kewajiban buyback dari masing-masing dari ke-18 emiten.
- Volume dan Nilai Transaksi: Jumlah lembar saham publik yang telah berhasil dibeli kembali beserta total nilai transaksinya.
- Daftar Emiten Bermasalah: Identitas perusahaan yang belum atau mangkir dalam memenuhi kewajiban buyback beserta sanksi tegas yang disiapkan regulator.
SIMAK JUGA: Heboh Isu Delisting CIMB Niaga, OJK dan CIMB Group Buka Suara
* Kuy cerdas investasi dan trading dengan artikel edukatif EduFulus lainnya di Google News. Dus, jika Anda ingin bekerjasama dengan kanal EduFulus, silakan hubungi tim di WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply