Suket Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka Resmi Dicabut

Kemendikdasmen resmi cabut suket penyetaraan SMA Gibran sebagai pelaksanaan putusan final MA. Simak implikasi hukumnya.

JAKARTA, KalderaNews.com – Polemik seputar legalitas administratif pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya memasuki babak akhir yang menentukan.

Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), resmi mencabut Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA yang diterbitkan pada tahun 2019 lalu.

Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk kepatuhan mutlak terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

BACA JUGA:

• Gibran Rakabuming Raka Resmi Mengundurkan Diri dari Jabatan Wakil Presiden RI
• Baru Mau Dimakzulkan 120 Anggota DPR RI, Gibran Pilih Mundur?
• Pimpinan DPR Terima Usulan Pemakzulan Gibran, Ini Aturan Pengajuan HMP

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pencabutan ini sekaligus menutup seluruh celah upaya hukum lanjutan bagi pihak terkait.

Dasar Hukum Pencabutan: Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 206 Tahun 2026

Pencabutan suket penyetaraan tersebut resmi ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026.

Beleid ini diterbitkan pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut langsung dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang memenangkan gugatan yang diajukan oleh Subhan Palal.

Dengan terbitnya keputusan tersebut, Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 dinyatakan batal demi hukum dan tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat sama sekali.

“Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril menambahkan bahwa tindakan administratif ini merupakan kewajiban mutlak pejabat pemerintahan untuk mengeksekusi putusan peradilan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mewajibkan pejabat negara melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar yang ditetapkan.

Pertimbangan Mahkamah Agung: Ketiadaan Dokumen Kelulusan yang Sah

Dalam amar putusan lengkapnya, Mahkamah Agung membeberkan pertimbangan substansial di balik perintah pencabutan suket tersebut. MA merujuk pada fakta hukum baru (notoire feiten), yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026, yang menguji objek sengketa dalam ranah perselisihan hasil pemilu.

MA menemukan fakta bahwa suket penyetaraan pendidikan Gibran mulanya hanya didasarkan pada:

• Certificate of attendance (sertifikat kehadiran)
• Academic records
• Explanation of grades dan dokumen penunjang lain

Dokumen-dokumen tersebut dinilai tidak dapat membuktikan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan sebatas menerangkan kehadiran dalam perkuliahan atau institusi luar negeri.

MA menegaskan bahwa penyetaraan kurikulum internasional dengan kurikulum nasional tanpa didukung ijazah, sertifikat, atau diploma kelulusan yang sah merupakan bentuk tindakan yang melanggar asas kecermatan formal dalam administrasi pemerintahan.

Implikasi Hukum: Tertutupnya Upaya PK dan Nasib Jabatan Wakil Presiden

Menanggapi polemik yang berkembang, Yusril Ihza Mahendra menguraikan beberapa konsekuensi hukum krusial yang timbul pasca-pencabutan suket tersebut:

Tidak Ada Lagi Upaya Hukum (Peninjauan Kembali):

Dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) berdasar putusan Mahkamah Konstitusi hanya diberikan kepada pihak penggugat.

Pihak tergugat (pejabat pemerintahan) tidak memiliki hak hukum untuk mengajukan PK. Oleh karena itu, tidak ada lagi jalur hukum yang bisa ditempuh untuk menghidupkan kembali suket yang telah dibatalkan.

Objek Sengketa di PTUN Jakarta Hilang

Terkait proses persidangan yang masih berjalan di PTUN Jakarta, Yusril memprediksi majelis hakim akan segera menghentikan pemeriksaan perkara. Pasalnya, objek sengketa utama (Suket 2019) secara de jure dan de facto sudah resmi dicabut oleh pemerintah.

Implikasi Konstitusional Jabatan Wakil Presiden:

Aspek paling fundamental yang disoroti adalah implikasi terhadap syarat formil jabatan publik tertinggi. Jika penyetaraan pendidikan dibatalkan sejak awal, timbul pertanyaan mendasar mengenai pemenuhan syarat pencalonan dalam konstitusi.

“Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan,” tutur Yusril.

Menjaga Koridor Negara Hukum dan Prinsip Konstitusional

Di tengah dinamika politik dan hukum yang memanas, pemerintah menegaskan komitmennya untuk berdiri di atas koridor supremasi hukum.

Menko Kumham Imipas juga meluruskan posisinya bahwa keterangannya murni dalam kapasitas koordinasi administratif dan penegakan hukum negara, bukan sebagai ketua tim pembela pihak tertentu.

Eksekusi putusan MA ini menjadi ujian penting bagi konsistensi penegakan hukum tata negara di Indonesia memastikan bahwa setiap keputusan administratif publik senantiasa berpijak pada keabsahan dokumen otentik dan kepatuhan mutlak terhadap putusan peradilan tertinggi.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.