Baru Mau Dimakzulkan 120 Anggota DPR RI, Gibran Pilih Mundur?

Ketum Projo Budi Arie membenarkan Gibran mundur dari Wapres saat 120 anggota DPR bersiap dengan pemakzulan.

JAKARTA, KalderaNews.com – Di tengah bergulirnya proses usulan pemakzulan di parlemen, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Kabar pengunduran diri tersebut dibenarkan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.

“Betul,” ujar Budi singkat saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/11).

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan langsung niat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

BACA JUGA:

• Pimpinan DPR Terima Usulan Pemakzulan Gibran, Ini Aturan Pengajuan HMP
• Putusan MA! Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Resmi Batal
• Silang Pendapat Istana: Gibran Ngaku Diperintah Fight PTUN, Kabakom Bantah

Pembicaraan antara kedua pemimpin negara itu berlangsung selama 2,5 jam pada Selasa (10/11) pagi.

Menurut Prasetyo, keputusan tersebut disampaikan Gibran menyikapi situasi dan dinamika hukum yang tengah berkembang di Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikannya.

“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” jelas Prasetyo.

Langkah pengunduran diri ini muncul beriringan dengan proses politik di Senayan. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengonfirmasi bahwa usulan hak menyatakan pendapat (HMP) dari anggota dewan terhadap Gibran akan segera dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11).

“Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” kata Saan kepada awak media di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11).

Usulan HMP sebagai pintu masuk proses pemakzulan tersebut diajukan oleh 120 anggota DPR RI karena Gibran dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Ke-120 anggota dewan pengusul HMP tersebut merupakan gabungan dari delapan fraksi di DPR, dengan rincian:

• Fraksi PKS: 28 orang
• Fraksi Partai NasDem: 19 orang
• Fraksi PKB: 18 orang
• Fraksi Partai Demokrat: 18 orang
• Fraksi PDIP: 14 orang
• Fraksi Partai Golkar: 11 orang
• Fraksi Partai Gerindra: 11 orang
• Fraksi PAN: 1 orang

Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat (HMP)?

Hak Menyatakan Pendapat (HMP) adalah salah satu hak konstitusional yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menyatakan sikap atau pendapat resmi lembaga terhadap kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa di tanah air/internasional, atau dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), HMP merupakan hak yang memiliki kedudukan paling tinggi di antara hak-hak DPR lainnya (seperti hak interpelasi dan hak angket) karena dapat berujung pada proses pemakzulan (impeachment).

Berikut adalah poin-poin utama mengenai HMP:

• Tujuan Penggunaan: HMP digunakan untuk menyikapi kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak luas bagi masyarakat, menindaklanjuti hasil hak angket, atau menyatakan pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
• Syarat Pengusulan: Mengacu pada UU MD3, usulan HMP harus diajukan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Usulan tersebut kemudian harus mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR untuk menjadi HMP resmi lembaga.
• Proses menuju Pemakzulan: Jika Rapat Paripurna DPR menyetujui HMP terkait dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya syarat jabatan oleh Presiden/Wakil Presiden (seperti yang disebutkan dalam draf berita di atas), DPR akan mengajukan pendapat tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK). MK kemudian wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut sebelum akhirnya diteruskan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk keputusan akhir pemberhentian.

Implikasi Jika Memilih Mengundurkan Diri

Wapres Gibran dikabarkan telah menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan hal itu dibenarkan oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.

Dalam hukum tata negara Indonesia, jika seorang Presiden atau Wakil Presiden secara resmi mengajukan pengunduran diri dan disetujui/ditindaklanjuti sesuai prosedur (berhenti atas permintaan sendiri), maka:

• Proses HMP Gugur dengan Sendirinya: Objek dari HMP dan pemakzulan adalah jabatan yang sedang diemban. Jika yang bersangkutan sudah resmi mengundurkan diri dan berhenti dari jabatannya, proses pemakzulan di DPR maupun pembuktian di MK kehilangan objeknya dan otomatis terhenti.
• Menghindari Putusan Hukum Pemakzulan: Mengundurkan diri sebelum proses HMP disahkan sering kali dipandang dalam praktik politik sebagai langkah untuk menghindari proses persidangan terbuka di MK serta catatan sejarah diberhentikan secara tidak hormat/dimakzulkan oleh MPR.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.