
Skandal MBG! Kepala BGN Sudaryono bongkar calo titik dapur Rp350 juta & potongan omprengan. BGN tegas putus kontrak.
JAKARTA, KalderaNews.com – Kabar mengejutkan datang dari tata kelola program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, membongkar dugaan skandal praktik jual-beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan nilai fantastis mencapai Rp300 juta hingga Rp350 juta per lokasi.
BACA JUGA:
- Dalam 2 Bulan 27 Ribu Dapur MBG dan 480 SPPG di Wilayah 3T Beroperasi
- Viral Sosok Dhea Adita Aprilia di Kasus Flexing Hingga Isu Dapur MBG
- Inilah Daftar Lengkap Universitas yang Getol Terima Dapur MBG
Temuan mengejutkan tersebut diungkapkan Sudaryono dalam agenda pamer 100 Hari Kerja BGN yang berlangsung di Jakarta Selatan pada Kamis (29/10/2026).
Modus Yayasan Calo dan Oknum BGN Lama
Sudaryono menjelaskan bahwa praktik tak terpuji ini berakar dari maraknya “yayasan calo” serta ulah oknum BGN di masa lalu yang memanfaatkan celah akses penetapan titik lokasi dapur.
- Monopoli Akses Tanpa Modal: Oknum BGN lama disinyalir mendaftarkan banyak yayasan dan menguasai alokasi titik SPPG, padahal yayasan tersebut tidak memiliki modal untuk membangun fasilitas dapur.
- Investor Asli Terhalang: Di sisi lain, para investor atau mitra yang memiliki modal dan niat tulus membangun dapur justru tidak mendapatkan akses titik dari BGN.
- Praktik Perjualbelikan Titik: Yayasan calo ini kemudian memperjualbelikan titik akses dapur tersebut kepada pihak lain dengan kisaran harga Rp300 juta sampai Rp350 juta.
“Titik dapur diperjualbelikan. Sebelum saya jadi Kepala BGN, sudah saya sering dengar Rp 350 juta, Rp 300 juta diperjualbelikan. Kemudian, yayasan calo ternyata banyak. Ini saya temukan setelah saya jadi Kepala BGN,” tegas Sudaryono.
Palak Potongan Rp1.500 Per Ompreng Makanan Setiap Hari
Dampak dari keberadaan yayasan calo tanpa modal ini tak hanya berhenti pada jual-beli titik, tetapi juga menyasar pada pemotongan dana operasional penyediaan makanan anak sekolah.
Yayasan fiktif/calo tersebut diduga meminta “jatah piring” atau potongan dana dari setiap porsi makanan MBG yang disalurkan oleh pengelola dapur di lapangan.
“Ada yayasan-yayasan yang tidak punya peranan apa pun, hanya nitipi, nyalo, kemudian minta potongan per ompreng Rp 500, Rp 1.000, Rp 1.500 setiap omprengnya setiap hari kali sekian ribu kali sekian dapur,” beber Kepala BGN.
Sudaryono menilai, pungutan liar per omprengan ini sangat membahayakan kualitas porsi dan gizi makanan yang diterima anak-anak, karena memotong alokasi belanja bahan baku secara langsung.
Sikap Tegas BGN: Bersihkan Yayasan Calo & Lindungi Investor Murni
Menanggapi kebobrokan tersebut, BGN era kepemimpinan Sudaryono memperbarui seluruh Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan melakukan verifikasi total terhadap peran para mitra serta yayasan.
Pemerintah secara tegas akan memutus kontrak dan menganulir izin seluruh yayasan yang terbukti hanya bertindak sebagai parasit atau calo titik.
Ke depan, BGN hanya akan memprioritaskan mitra yang terbukti menanamkan investasi nyata, membangun fasilitas bangunan dapur, serta menjalankan operasional pemenuhan gizi secara bertanggung jawab.
“Maka di era kita sekarang itu kami bersihkan semua, kami tidak peduli dengan yayasan itu punya siapa, selama yayasan itu tidak ada peranan, kami putus semuanya. Petunjuk Presiden Prabowo Subianto jelas, BGN berada pada sisi mitra yayasan yang keringat, yang berkorban, dia membangun dan mendukung program pemerintah,” pungkas Sudaryono.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.


Leave a Reply