Beredar rumor BPJS Kesehatan bakal dihapus dan diganti klinik desa. Menko PMK dan BPJS Kesehatan beri klarifikasi tegas!
JAKARTA, KalderaNews.com – Media sosial dihebohkan dengan kemunculan rumor liar yang menyebutkan bahwa program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan segera dihapus oleh pemerintah.
Isu ini bahkan sempat menuding bahwa peran BPJS Kesehatan bakal dialihkan ke skema klinik kesehatan yang terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih.
BACA JUGA:
- Profil Dokter Tamara Jasmine yang Viral Usai Singgung Pasien BPJS di Threads
- Profil Benny Christian Sihombing, Dokter yang Viral usai Komentar soal Pasien BPJS Yurizal
- Profil Elda Putri Rahardini, Dokter Awardee LPDP yang Disorot usai Komen Jahat ke Pasien BPJS
Kabar yang berseliweran di platform seperti TikTok dan X (Twitter) tersebut sontak memicu keresahan luas di tengah masyarakat, khususnya bagi para peserta mandiri serta warga penerima bantuan iuran (PBI) yang sangat bergantung pada layanan jaminan kesehatan ini.
Respons Tegas Pemerintah dan Pihak BPJS Kesehatan
Menanggapi polemik yang meresahkan publik tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono akhirnya angkat bicara.
Dengan santai, ia membantah tegas rumor penghapusan program jaminan kesehatan sosial tersebut dan menilai isu itu tidak perlu ditanggapi secara berlebihan.
“Kalau isu itu enggak usah ditanggapi,” ujar Sugiono sambil tersenyum saat ditemui awak media di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Senada dengan Menko PMK, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah juga memastikan bahwa informasi mengenai penghapusan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah berita bohong alias hoaks.
Ia menegaskan bahwa seluruh pelayanan bagi peserta JKN tetap berjalan normal seperti biasa tanpa ada perubahan.
“Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir ataupun terpengaruh oleh kabar yang belum terverifikasi,” tegas Rizzky dalam siaran pers resminya, Selasa (27/10/2026).
Landasan Hukum dan Dukungan Anggaran Negara 2026
Sebagai badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, keberadaan BPJS Kesehatan memiliki fondasi regulasi yang sangat kuat.
Penyelenggaraannya diatur secara konstitusional berdasarkan amanat Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, yang mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
Selain itu, komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan program ini dibuktikan melalui alokasi anggaran yang masif. Pada tahun 2026, pemerintah pusat menyiapkan total dukungan anggaran serta suntikan dana untuk BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN hingga mencapai Rp247,3 triliun.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2025, dana operasionalnya juga dibatasi maksimal 3,41 persen dari total iuran atau paling banyak Rp6,159 triliun.
Dengan dasar hukum yang jelas serta dukungan anggaran yang fantastis dari negara, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada narasi liar di media sosial dan tetap tenang menggunakan layanan kesehatan dari BPJS.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply