Demo Blok Masela Memanas! Gubernur Maluku Usir Mahasiswa MBD

Aksi demonstrasi mahasiswa Maluku Barat Daya di Kantor Gubernur Maluku memanas setelah Gubernur Hendrik Lewerissa emosional menghadapi massa.

MALUKU, KalderaNews.com – Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa asal Maluku Barat Daya (MBD) di depan Kantor Gubernur Maluku pada Senin (5/10/2026) mendadak ricuh dan memanas.

Kedatangan massa yang dikoordinasikan oleh Patrik dan Helmi Natru ini menuntut pemerataan keadilan serta keterlibatan masyarakat MBD dalam pengelolaan dan rekrutmen tenaga kerja pada proyek strategis nasional Blok Abadi Masela.

BACA JUGA:

• Ratusan Siswa di Maluku Diduga Keracunan Setelah Santap Makanan Bergizi Gratis di Sekolah
• UIN Ambon Geruduk DPRD Maluku, Banyak Tidur Tidak Ada Kontribusinya
• Siswi Asal Maluku Dicoret dari Seleksi Paskibraka Nasional, Ada Dugaan Nepotisme?

Mahasiswa menilai Pemerintah Provinsi Maluku bersikap tebang pilih. Mereka mempertanyakan mengapa masyarakat MBD diabaikan dan seolah-olah menjadi penonton di tanah sendiri, sementara porsi perhatian dan manfaat ekonomi tampak lebih berpihak ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

Gubernur Hendrik Lewerissa Turun Tangan dan Emosional

Suasana langsung memanas ketika Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa didampingi Sekda Maluku Kasrul Selang keluar untuk menemui massa. Gubernur tampak emosional karena menilai para mahasiswa telah melewati batas area yang diizinkan untuk menyampaikan aspirasi.

Dengan nada tinggi, Hendrik meminta massa mundur dan menegur Satpol PP yang dianggap terlalu longgar mengizinkan massa mendekati pintu masuk kantor.

“Keluar. Turun ke bawah. Kenapa aksi di depan sini? Kalian berisik saja. Satpol PP di mana? Kenapa mereka diizinkan masuk sini? Ganggu kita kerja saja. Kalau mau ketemu, masuk ke dalam, kita bicarakan,” tegas Hendrik di hadapan massa aksi.

Meski sempat diwarnai ketegangan, Gubernur meminta mahasiswa agar tidak kehilangan kepercayaan kepada Pemprov Maluku. Ia menegaskan bahwa pemerintah sangat peduli dan berkomitmen agar masyarakat Maluku tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri.

Janji Pemerintah Kawal Pekerja Lokal Blok Masela

Menanggapi tuntutan terkait rekrutmen tenaga kerja, Gubernur menjelaskan bahwa kewenangan utama rekrutmen berada di tangan perusahaan pengelola yang memiliki standar dan kualifikasi tertentu. Kendati demikian, Pemprov Maluku berjanji akan terus mendorong dan memonitor agar masyarakat lokal mendapatkan ruang serta porsi yang adil.

“Rekrutmen tenaga kerja itu bukan hak pemerintah daerah, tetapi perusahaan tertentu. Nanti kita akan sampaikan kepada mereka agar bisa turut menerima pekerja lokal dan kita akan monitoring itu,” pungoras Hendrik.

Aksi mahasiswa MBD ini menjadi pengingat penting bahwa mega proyek seperti Blok Abadi Masela harus memberikan dampak ekonomi yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat di wilayah Maluku, tanpa terkecuali.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com