Dulu ACT dan Kitabisa, Kini Humanity Care: Donasi Masih Bisa Dipercaya?

Deretan skandal donasi dari ACT hingga Humanity Care bikin publik trust issue. Masih adakah platform galang dana yang transparan?

JAKARTA, KalderaNews.com – Niat mulia untuk membantu sesama kini kian diuji oleh gelombang kekecewaan yang bertubi-tubi. Publik Indonesia kembali dikejutkan oleh badai kontroversi penggalangan dana sosial.

Setelah ingatan publik belum sepenuhnya kering dari skandal penyelewengan dana yayasan filantropi besar seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT), serta sorotan tajam yang sempat menghantam platform crowdfunding Kitabisa, kini giliran lembaga Humanity Care yang diseret ke meja hijau media sosial.

Bermula dari surat terbuka para donatur di platform Threads, salah satunya yang dilayangkan oleh @dr.ferrykslg, publik mendesak adanya transparansi dan pertanggungjawaban atas aliran dana kemanusiaan yang dihimpun.

BACA JUGA:

• Humanity Care Akhirnya Buka Suara, Minta Maaf dan Bakal Sewa Auditor
• Viral Surat Terbuka Dokter Ferry, Pertanyakan Transparansi Donasi Humanity Care
• Viral! Donasi Rp14,3 Juta di Kitabisa Cuma Dikasih Rp600 Ribu, Alibi Yayasan Respek Peduli “Potongan Iklan”

Respons defensif hingga akhirnya pihak Humanity Care berjanji menyewa auditor eksternal tidak serta-merta meredam amarah warganet.

Pertanyaan besar dan getir pun menggema di benak masyarakat: Dulu ACT, kemarin Kitabisa disorot, sekarang Humanity Care. Kita mau percaya ke mana lagi? Nggak adakah platform donasi yang benar-benar transparan?

Runtuhnya Kepercayaan: Dari Empati Menjadi Trust Issue

Bagi masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai salah satu bangsa paling dermawan di dunia, fenomena runtuhnya kepercayaan (trust issue) ini meninggalkan luka psikologis tersendiri.

Donasi yang dikumpulkan dari rupiah demi rupiah keringat rakyat kecil, kerap kali dicederai oleh dugaan penyalahgunaan wewenang dan buramnya laporan pertanggungjawaban.

Di kolom komentar akun-akun viral terkait polemik donasi, warganet meluapkan kekecewaan mendalam:

@batikmekarsari menulis getir, “Siapa lg yg bs d percaya..y ampun…”

Kemarahan serupa disuarakan oleh @iguana.6284575, “Model bisnis ini hidupnya dari belas kasihan orang. Bangsat emang, ujung-ujungnya kasih LPJ juga dari AI semua…”

Sementara itu, @bhrenarapati mengingatkan dampak jangka panjangnya, “Banyak netizen yg ragu mau donasi-donasi… kalo case ini beneran gak beres.”

Ketakutan terbesar para pemerhati sosial saat ini adalah timbulnya donation fatigue—kondisi di mana masyarakat menjadi apatis dan enggan menyalurkan bantuan karena takut dana mereka dikorupsi oleh oknum pengelola lembaga.

Mengapa Transparansi Lembaga Filantropi Sering “Masuk Angin”?

Secara teoretis, industri penggalangan dana publik (public fundraising) diatur oleh regulasi yang ketat, mulai dari izin Kementerian Sosial hingga kewajiban audit laporan keuangan tahunan oleh Akuntan Publik independen. Namun, celah penyelewengan kerap terjadi akibat beberapa faktor krusial:

Lemahnya Pengawasan Internal: Banyak yayasan tumbuh besar berkat viralitas dan kepercayaan instan, namun abadi tanpa sistem Good Governance (tata kelola yang baik) yang mapan.

Proporsi Biaya Operasional yang Buram: Seringkali batasan antara hak pengelolaan (misalnya 10% dari total donasi sesuai regulasi) dengan pemanfaatan di luar pos operasional tidak disampaikan secara transparan kepada donatur.

Ketergantungan pada Figur Sentral: Ketika transparansi bertumpu pada figur atau pendiri lembaga alih-alih sistem institusional yang akuntabel, organisasi rentan goyah saat integritas personal pimpinannya dipertanyakan.

Adakah Platform Donasi yang Benar-Benar Transparan?

Di tengah krisis kepercayaan ini, harapan belum sepenuhnya padam. Masih ada sejumlah platform dan lembaga filantropi yang memegang prinsip transparansi radikal sebagai standar operasional utama mereka. Bagi masyarakat yang ingin tetap berbagi tanpa rasa cemas, berikut adalah indikator platform donasi yang tepercaya:

• Publikasi Laporan Keuangan Berkala: Lembaga yang sehat secara rutin menerbitkan laporan audit independen yang dapat diakses publik secara terbuka di website resmi mereka.

• Fitur Pelacakan Donasi (Tracking): Platform modern kini mulai mengadopsi teknologi yang memungkinkan donatur memantau langsung ke mana dana disalurkan, lengkap dengan dokumentasi foto dan profil penerima manfaat.

• Berizin Kemensos: Pastikan yayasan atau platform tersebut memiliki legalitas hukum yang jelas dan terdaftar resmi sebagai Badan Hukum Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).

Darurat Trust Issue! Publik Mulai Boikot Platform Donasi Online?

Krisis kepercayaan (trust issue) terhadap lembaga dan platform penggalangan dana di Indonesia tampaknya sudah mencapai titik didih.

Setelah serangkaian skandal yang melibatkan lembaga filantropi besar di masa lalu, publik kembali diguncang oleh kontroversi baru yang menyeret nama Humanity Care.

Gelombang kekecewaan ini dirangkum dengan sangat menohok oleh akun @drg_yurika dalam sebuah unggahan media sosial yang langsung diserbu warganet:

“Dulu ACT, kemarin Kitabisa yang disorot, sekarang Humanity Care. Trust issue jadinya. Nggak adakah platform donasi yang transparan? 🙄”

Curhatan singkat tersebut langsung memantik diskusi panas di kolom komentar. Publik merasa lelah dan mempertanyakan transparansi di balik pengelolaan dana umat yang kerap berujung pada kecurigaan publik.

Suara Hati Netizen: Dari Kapok Donasi hingga Salurkan Langsung

Kolom komentar unggahan @drg_yurika dipenuhi oleh berbagai pengakuan jujur dari warganet. Banyak yang mengaku memilih menutup dompet digital mereka untuk platform besar dan beralih ke jalur lain yang lebih personal atau transparan.

1. Kapok dan Memilih Salurkan Bantuan Langsung

Ketidakpercayaan membuat sebagian warganet lebih memilih aksi nyata tanpa perantara pihak ketiga agar dampaknya langsung terasa.

@fafansuryo: “Langsung salurkan, terasa capek tapi langsung berdampak tanpa ada potongan ina inu”

@daddylearnstobake: “Dari dulu ga percaya sama platform donasi, apapun itu”

@om.raul: “Biasanya yg partikelir kak.” (Merujuk pada penggalangan dana skala kecil atau personal yang dikelola langsung).

2. Dilema Penggalang Dana Asli dan Kritik Sistem

Kasus penyelewengan oknum ini dinilai sangat merugikan pihak-pihak yang benar-benar jujur membutuhkan uluran tangan.

@widyapradini: “Jujur bgt karena beberapa hal yang disebabkan oleh beberapa oknum… sangat2 merugikan penggalang dana yg benar2 butuh bantuan.. kaya aku🥹”

@cecacetars: “sebenrnya kalo dari awal” udah di buat penjabarannya dan buktinya enak…kalo kaya sekrang, udah numpuk dan orang” banyak yg komplain agak sedikit puyeng juga sih😆”

3. Alternatif Lembaga Amal dan Sinyal Politis

Beberapa warganet mulai membagikan referensi lembaga keagamaan atau komunitas otonom yang dinilai lebih akuntabel, di samping sorotan terhadap motif di balik isu yang mencuat.

@waraukako: “Ane kalo donasi bencana biasanya ke mdmc, meski ane bukan muhamadiyah 😂” (Menyebut lembaga tanggap bencana Muhammadiyah Disaster Management Center).

@lanyyacob: “Wah ada issue apa dgn Humanity care? Jelang demo biasa akun itu aktif”

Tak ketinggalan, kutipan filosofis sarkastik turut meramaikan diskusi:

@alinayuyippie: “Ternyata bener kata kadeem ‘Kita semua ini bakat koruptor kok. Kita hanya belum memiliki kekuasaan dan kesempatan aja…'”

Memulihkan Kredibilitas dan Ujian Moral Pengelola Dana Umat

Fenomena trust issue massal ini memberikan pelajaran penting bagi tata kelola organisasi nirlaba (non-profit organization):

• Transparansi Radikal (Radical Transparency): Donatur masa kini tidak cukup hanya diberi laporan berupa angka global. Mereka menuntut perincian alokasi biaya operasional (operational fee) secara terbuka agar tidak ada ruang bagi kecurigaan.

• Dampak Sistemik bagi Lembaga Jujur: Ketika satu atau dua lembaga tersandung kasus tata kelola, dampaknya merembet ke seluruh ekosistem filantropi, menciptakan donation fatigue yang merugikan masyarakat rentan yang benar-benar membutuhkan bantuan.

• Pentingnya Akuntabilitas Independen: Kepercayaan publik hanya bisa direbut kembali melalui audit berkala oleh lembaga independen yang kredibel, serta pembukaan akses informasi seluas-luasnya kepada para donatur.

Kasus demi kasus yang menimpa lembaga donasi dari masa ke masa harus menjadi tamparan keras bagi ekosistem filantropi di Indonesia.

Kepercayaan publik adalah mata uang paling berharga bagi lembaga sosial. Sekali kepercayaan itu dikhianati, pemulihannya membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Sudah saatnya regulasi pengawasan diperketat dan sanksi hukum ditegakkan secara tegas tanpa pandang bulu. Sebab, di balik setiap rupiah donasi, ada doa dan harapan kaum rentan yang tidak boleh dipermainkan begitu saja.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnyadi Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.